PP Hima Persis: Rencana Pemerintah Naikkan Harga BBM Menambah Penderitaan Rakyat

SinPo.id - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) menolak rencana kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pekan depan.

Menurut Ketua Umum PP Hima Persis, Ilham Nurhidayatullah, masyarakat yang umumnya ekonomi menengah ke bawah masih sangat membutuhkan BBM bersubsidi.

"Kami memandang masyarakat masih membutuhkan pertalite dengan harga yang terjangkau. Karena diketahui Pertalite ini dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah," ujar Ilham dalam keterangannya, Minggu, 21 Agustus 2022.

Kenaikan harga BBM subsidi juga diprediksi akan berdampak pada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok lainnya.

Hal ini akan membuat perekonomian masyarakat yang berangsur pulih pasca pandemi Covid-19 kembali memburuk.

"Masyarakat bawah masih berjuang untuk pulih, efek pandemi Covid-19 cukup berdampak pada perekonomian masyarakat," tutur Ilham.

Hima Persis, kata Ilham, juga menilai bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada keberlangsungan pendidikan mahasiswa.

Penurunan tingkat ekonomi efek pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak rekan-rekan mahasiswa mengajukan penurunan UKT sampai tahun ini.

"Sebaiknya pemerintah membatalkan rencana itu. Rekan-rekan mahasiswa yang terdampak akibat Covid-19 harus menderita lagi akibat kenaikan BBM ini," tukas Ilham.

Pasalnya, rencana kenaikan harga BBM yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo pekan depan, bertujuan untuk menekan beban APBN yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi BBM yang sudah menyentuh angka Rp 520 triliun.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat. Hal itu diungkapkannya saat memberi  Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin yang disiarkan virtual, Jumat, 19 Agustus 2022.

Alasan pemerintah menaikan harga BBM, kata Luhut, karena subsidi yang dikeluarkan pemerintah melalui APBN telah membebankan negara.