Migrasi Siaran Televisi, Nurul Arifin: Tak Akan Ada Konsistensi Pemerintah

SinPo.id -  Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai penerapan sistem migrasi siaran televisi analog ke digital atau analog switch off (ASO) yang dilakukan pemerintah pusat masih ruwet. Pemerintah dianggap belum konsisten karena penerapan kebijakan itu baru hanya di wilayah Jabodetabek saja.

"Artinya kalau tidak dilaksanakan secara nasional, tidak akan ada konsistensi dari pemerintah," kata Nurul saat menjadi narasumber Diskusi Dialektika Demokrasi bertema: 'Hak Masyarakat dan Kebijakan Digitalisasi TV' di Ruang Diskusi Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 November 2022.

Politikus Golkar itu menyarankan pengalihan dilakukan secara menyeluruh atau tidak hanya di wilayah Jabodetabek. Sehingga, sistem ASO bisa terlaksana secara optimal. Ia menilai kebijakan itu sebetulnya tidak akan mempersulit masyarakat kalau komitmen dari pemerintah, dalam hal ini Kominfo menyebarkan alat bantu siaran digital berupa set box.

"Untuk mendistribusikan set box sebanyak 6 juta unit yang ada datanya dari data terpadu kesejahteraan sosial di TKS Kementerian Sosial, ini kan harusnya bisa dilaksanakan,” kata Nurul menambahkan.

Apalagi, kata Nurul jatuh tempo migrasi siaran analaog  ke digital terjadi pada tanggal 2 November lalu. Seharunsya pemerintah  bisa memproduksi, mendistribusikan dan jumlahnya bulat 6 juta sesuai data keluarga kurang mampu bisa mendapatkan set box sesuai dengan haknya .

Sedangkan dalam penerapannya set top boxnya harus bersertifikat Kominfo. Hal ini justru menimbulkan banyak pertanyaan. "Jadi pertanyaan saya, kenapa harus bersertifikasi, kenapa harus ada monopoli?" kata Nurul mempertanyakan.

Nurul menyarankan pemerintah sebaiknya tidak perlu terburu-buru untuk menerapkan ASO jika belum siap. Jika memaksakan kebijakan yang belum siap justru menjadi beban untuk rakyat.