DPRD Dukung Pembentukan Relawan Pemadam di 398 RW di Jakarta

Laporan: Zikri Maulana
Rabu, 16 November 2022 | 15:48 WIB
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono/ Dok. DPRD DKI
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono/ Dok. DPRD DKI

SinPo.id - Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI berencana membentuk relawan pemadam kebakaran di 398 Rukun Warga (RW). Komisi A DPRD DKI Jakarta mendukung rencana tersebut, dan berharap  penanganan kebakaran semakin meningkat.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, dengan adanya relawan pemadam kebakaran tersebut diharap juga dapat meminimalisir korban jiwa, dan angka kerugian harta benda yang dialami korban kebakaran.

Selain itu, rencana ini juga memudahkan Pemprov DKI dalam mendistribusikan APAR kepada RW rawan kebakaran. Pasalnya, kata Mujiyono, pemberian APAR kepada RT/RW selama ini selalu terbentur dengan mekanisme hibah.

“Dengan adanya relawan, maka Pemprov DKI bisa meminjamkan asetnya di tingkat RT/RW kepada relawannya sendiri. Jadi lebih efektif,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu 16 November 2022.

Lebih lanjut, ia mendukung pembuatan aplikasi yang bisa mengontrol kelayakan APAR dengan mudah, juga sebagai pengawasan penggunaannya oleh relawan. Sebelumnya, kata dia, kelayakan APAR hanya dikontrol oleh selembar kertas kerja saja.

“Kontrol kelayakan APAR hanya kertas kerja. Maka, dengan adanya sistem digital ini, bisa tahu APAR yang telah didistribusikan itu, mana yang sudah rusak, mana yang sudah habis. Supaya lebih efektif. Ya, (aplikasi ini) pastinya kami mendukung,” kata Mujiyono.

Sementara itu, Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi menerangkan pihaknya telah berkolaborasi dengan Universitas Indonesia (UI) selama satu tahun, untuk menggodok kajian pembentukan sebanyak 4.536 relawan damkar yang akan disebarkan di 398 RW rawan kebakaran.

Menurut Satriadi, pembentukan relawan damkar ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 364.1-306 tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.

“Di satu RT yang termasuk daerah rawan kebakaran kita sediakan dua relawan dan dua APAR. Sesuai kajian UI, jadi mapingnya sesuai kajian. Kita punya variabel untuk menentukan daerah itu prioritas atau tidak, seperti jauh dari masyarakat, padat dan jalan sempit. Itu termasuk variabel daerah rawan kebakaran,” kata Satriadi.

Ia menjelaskan, nantinya ribuan relawan ini akan dilatih untuk menggunakan APAR sebagai langkah awal pertolongan jika terjadi kebakaran di wilayahnya. Selain itu, relawan damkar diharapkan mampu memberikan penyuluhan mitigasi bencana kebakaran kepada warganya.

Menurut Satriadi, hal ini dilakukan karena masalah kebakaran tidak mungkin ditangani Pemprov sendiri, melainkan perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dari bencana tersebut.

“Karena tidak mungkin kebakaran diselesaikan oleh pemerintah sendiri, ini perlu keterlibatan masyarakat juga,” katanya.

Satriadi juga menyatakan siap membuat aplikasi untuk mengontrol keaktifan para relawan serta pengawasan dan kelayakan ribuan APAR yang tersebar di lima wilayah. Mengingat anggaran untuk alat ini tidak sedikit, yakni sebesar Rp11,8 miliar.

Ia merinci alokasi anggaran APAR untuk 623 relawan di Jakarta Pusat sebesar Rp1,6 miliar, 424 relawan di Jakarta Utara sebesar Rp1,1 miliar, 1.002 relawan di Jakarta Barat Rp2,7 miliar, 864 relawan di Jakarta Selatan Rp2,2 miliar, dan 1.623 relawan di Jakarta Timur Rp4,2 miliar.

“Dengan adanya aplikasi, relawan bisa melaporkan apakah rusak, atau kosong, agar bisa langsung kita isi. Jadi ketahanan wilayahnya terkait bencana kebakaran akan termonitor terus. Nanti kita kontrol lewat aplikasi itu. Kita menjamin bahwa alat yang kita berikan siap siaga. Jangan sampai nanti mereka butuh pengisian APAR tapi susah,” kata Satriadi. 

 sinpo

Komentar: