Legislator DKI Minta Jumlah Sekolah SMP dan SMA NegeriJakarta Ditambah

SinPo.id -  Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI menambah jumlah sekolah SMP dan SMA negeri di Jakarta. Pasalnya, jumlah sekolah pada tingkatan tersebut saat ini dinilai tidak mumpuni. 

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco menjelaskan, dalam pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2023, kegiatan rehab total sekolah-sekolah dan pembangunan baru yang dilaksanakan Disdik belum mampu mengatasi permasalahan yang ada.

"Keluhan masyarakat soal minimnya kuota rombongan belajar dalam setiap pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) di kedua tingkatan pendidikan tersebut perlu mendapat perhatian," kata Basri dalam keterangannya, dikutip Selasa 22 November 2022. 

Dari anggaran sebesar Rp769,3 miliar untuk 38 sekolah, kata Basri, sebagian besar hanya untuk sekolah dasar (SD) yakni, sebanyak 34 sekolah. Sedangkan untuk SMP, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan kelompok bermain (KB) masing-masing hanya satu sekolah saja. 

“Ini tidak menyelesaikan masalah. Sehingga kita minta mereka evaluasi kembali, supaya bukan hanya SD saja yang dibangun,” katanya. 

Selain itu, Basri juga mengusulkan untuk dibuatkan sekolah SD, SMP dan SMA dalam satu kawasan sehingga mampu menampung banyak peserta didik. 

“Solusinya adalah kita lagi minta review kembali SD yang punya kawasan tanahnya di atas 3.500 atau 4.000 meter. Kita minta bangun SD, SMP, dan SMA di kawasan itu, sehingga masalah selesai. Kalau hanya dibikin SD masalahnya enggak bakal selesai,” kata Basri. 

Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi E Idris Ahmad. Menurutnya, saat ini masih banyak Kelurahan yang belum memiliki SMP dan SMA. Kondisi ini membuat peserta didik baru kesulitan mendaftar sekolah melalui jalur zonasi di PPDB. 

Oleh karena itu, Idris meminta Disdik DKI melakukan pendataan kebutuhan sekolah di setiap kelurahan, dengan harapan semua jenjang sekolah dapat merata tersebar di Jakarta. 

Ia pun mengusulkan melakukan regrouping atau penyatuan SD di satu kelurahan. Sehingga lokasi SD yang telah digabungkan menjadi satu dengan SD lain, bisa digunakan untuk membangun SMP. 

“Contoh misalnya di Menteng dengan jumlah penduduk yang kecil bisa digabungkan SD tertentu, sehingga bisa dibangun SMP. Nah itulah yang harus dianggarkan dan diprioritaskan,” kata Idris. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menyampaikan, saat ini masih ada 86 Kelurahan yang tidak memiliki SMP Negeri, dan 168 Kelurahan tidak memiliki SMA Negeri. 

Ia mengatakan, pihaknya siap menggandeng konsultan untuk melakukan pemetaan dan kelayakan area SD yang dapat dibangun SMP maupun SMA dalam satu wilayah tersebut. 

“Sebab standar sarana prasarana berbeda. Jadi kebutuhan kelas, ruang penunjang SD akan berbeda dengan kebutuhan ruang SMP maupun SMA," katanya. 

Misalnya, kata dia, laboratorium SD yang tidak sekompleks SMA. Seperti laboratorium IPA yang standarnya ada biologi, fisika, dan kimia yang terpisah. 

"Kalau SD hanya kelas dan beberapa ruang penunjang," terang Nahdiana.