DPR Tegaskan Tentang Kampanye Hitam Terhadap Perempuan

SinPo.id - Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan menyatakan sangat mendukung kampanye gerakan "Aksi Parlemen Untuk Menghentikan Kekerasan Terhadap Perempuan di Politik" Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI). Kampanye yang dilaksanakan bersama dengan UN Women dan Westminster Foundation for Democracy (WFD), untuk memastikan perlindungan terhadap kaum perempuan di dunia politik.

Sebagai kader partai yang diketuai oleh perempuan, Putra menyebut setiap orang memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam dunia perpolitikan.  

"Karena di dalam politik tidak boleh ada pembeda-bedaan gender yang sama juga dengan pembedaan suku dan agama. Sebagai warga negara Indonesia dan juga laki-laki maupun perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk duduk di posisi politik, baik itu di DPR maupun eksekutif," kata Putra seperti dikutip dari Parlementaria, Rabu 30 November 2022.

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, kekerasan bukan hanya dilakukan secara fisik tapi kekerasan, tapi juga dilakukan secara verbal. Ia mencontohkan kekerasan itu muncul dalam bentuk kampanye hitam atau 'black campaign' terhadap kaum perempuan yang membeda-bedakan posisi dengan laki-laki.

"Menurut saya tidak boleh terjadi di dunia politik di Indonesia baik itu secara offline atau secara online secara daring maupun secara luring. Ya baik itu saat bertatap muka ataupun ketika dilakukan di sosial media dengan perkataan yang tidak pantas," kata  dia.

Terkait pandangan sejumlah pihak yang menganggap perempuan tak boleh memimpin laki-laki, Putra juga  angkat bicara. Menurut dia, pandangan seperti itu harus dihilangkan.

"Itu yang menurut saya adalah kampanye negatif terhadap keinginan perempuan," ucapnya.

Putra mengaku tak habis pikir dengan adanya kekhawatiran jika ada perempuan yang memimpin. Padahal sebagai seorang politisi yang harus dilihat yakni kinerjanya
 
"Kita ini kan bukan dalam rangka memilih kepala keluarga, kita kan bukan dalam rangka memilih kepala rumah tangga gitu. Kita kan mencari pemimpin yang bisa menjalankan tugas, program dan kebijakan untuk masyarakat banyak," tukasnya.