Jalan Berbayar di Jakarta, NasDem : Ide Kontraproduktif

SinPo.id -  Partai NasDem menyebut kebijakan jalan berbayar di DKI Jakarta bukan sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan. Rencana kebijakan itu justru merugikan masyarakat karena jalan merupakan infrastruktur publik hakikatnya untuk bagi kepentingan masyarakat.

"Keberadaan infrastruktur yang bersumber dari anggaran negara hakikatnya diperuntukkan untuk rakyat. Karena itu, gagasan jalan berbayar merupakan ide yang kontraproduktif," kata Ketua DPP Bidang Infrastruktur Partai NasDem, Okky Asokawati, Rabu, 11 Januari 2023.

Okky menyebut jalan berbayar akan berdampak langsung kepada masyarakat yang dituntut beraktivitas di jalan, kawasan, dan waktu yang ditentukan dalam aturan jalan berbayar.

"Misalnya, bagaimana dengan warga yang berprofesi kurir yang harus mengantarkan barang di jalan dan kawasan yang berbayar, tentu akan mengurangi pendapatan mereka," ujar Okky menambahkan.

Ia mengatakan sebaiknya Pemprov DKI Jakarta menguatkan transportasi publik yang berbasis integrasi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. "Integrasi dan penguatan transportasi publik yang telah dilakukan Gubernur Anies mestinya semakin dikuatkan dan dikonsolidasikan," katanya.

Tercatat Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik dibeberapa ruas jalan di Ibukota. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan skema besarannya sekitar Rp5 ribu – Rp19 ribu sekali melintas. Rencana penerapan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE).