Instruksi Berulang Jokowi Soal Politik Identitas Disebut Bentuk Negarawan

SinPo.id - Instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pelaksanaan Pemilu 2024 tidak menggunakan politik identitas dan gontok-gontokan dinilai sebagai bentuk sikap negarawan. Jokowi disebut lebih mementinngkan kesatuan dan persatuan bangsa.

"Tentunya menatap masa depan yang terus menerus dihantui krisis global, persatuan bangsa itu menjadi penting," kata pengamat atau analis komunikasi politik dari UMN, Silvanus Alvin, kepada SinPo.id, Sabtu, 14 Januari 2023.

Alvin meyakini perpecahan yang terjadi akibat proses demokrasi bakal berdampak pada stabilitas politik. Kondisi ini bahkan dapat berimplikasi pada investasi dalam negeri maupun luar negeri yang terhambat.

"Jadi aspek politik itu berkaitan erat dengan bidang kehidupan lainnya dan hal ini yang diperhatikan Jokowi," ucapnya.

Alvin menilai pernyataan Jokowi soal politik identitas yang berulang lebih kepada upaya pencegahan. Jokowi ingin atensi soal mengedepankan perdamaian bisa diterima baik oleh semua pihak.

Alvin mengatakan Kepala Negara juga ingin publik dan elemen yang dalam Pemilu meninggalkan pakem saling menjatuhkan. Kampanye atau visi misi peserta pemilu harus dilakukan dengan konstruktif.

"Dan hal ini baru bisa tercapai bila dari kandidat capres cawapres memberikan program-program yang nanti jadi diskursus yang dibahas di masyarakat. Nanti masyarakat yang menimbang baik buruk program yang diajukan," tegas dia.

Di sisi lain, Alvin menyebut sejauh ini belum terlihat jelas program unggulan dari kandidat capres. Namun, kata dia, hal ini wajar karena proses negosiasi untuk koalisi juga belum final.

"PDIP bahkan belum secara tegas mengumumkan siapa yang jadi kandidat capres. Sementara di partai-partai lain masih belum definitif. NasDem saja yang paling clear posisinya mau mendukung Anies (Anies Baswedan) tapi hal ini bisa saja berubah di menit-menit akhir," kata Alvin.