Pengusaha Kelapa Sawit Diminta Berkontribusi Kurangi Jumlah Penduduk Miskin

SinPo.id -  Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) berperan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit.
Menurut dia, Industri kelapa sawit tetap menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional, karena mendukung sepertiga kebutuhan minyak nabati dunia. 

“Saya juga berharap pola kemitraan antara petani kelapa sawit rakyat dan perusahaan akan dapat berkontribusi mengurangi jumlah penduduk miskin di perdesaan,” kata dia

Pernyataan itu disampaikan saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XI GAPKI di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Jumat 3 Maret 2023. 

Jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 26,36 juta jiwa atau sekitar 9,57% penduduk per September 2022, di mana jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di wilayah perkotaan.

Dia mengungkapkan industri kelapa sawit mampu menyediakan lapangan kerja yang berlimpah bagi kurang lebih 16,2 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung.
Kaitan dengan hal tersebut, dia meminta untuk terus meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit.

“Banyak daerah di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi telah berkembang karena ekonomi kelapa sawit. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan agar ditingkatkan,” pinta Wapres 

Termasuk, sambung Wapres, dengan bekerja sama, membina, dan membimbing pondok-pondok pesantren untuk melahirkan santripreneur di bidang perkebunan dan industri kelapa sawit. Menurutnya, terdapat kurang lebih 34 ribu pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah santri tidak kurang dari 4,76 juta orang yang dapat diberdayakan.

“Sekitar 44,2 persen pesantren punya beragam potensi ekonomi, mulai dari pengembangan koperasi UMKM dan ekonomi syariah, agribisnis, peternakan, perkebunan, maupun vokasional,” paparnya.

Terakhir, pada kesempatan ini Wapres juga mendorong jajaran kementerian/lembaga terkait untuk segera melakukan harmonisasi regulasi, terutama dalam penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan, serta percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat yang realisasinya masih belum sesuai target.

“Harapan saya, pengurus baru yang nanti terpilih akan terus giat berkarya dan membawa lebih banyak kemajuan, tidak saja bagi GAPKI, tetapi juga kemajuan perkelapasawitan di Indonesia secara keseluruhan,” pungkasnya.