Mitigasi Ancaman Polarisasi dan Politik Identitas, Parpol Diminta Perkuat Wawasan Kebangsaan

Laporan: Sinpo
Senin, 13 Maret 2023 | 21:04 WIB
Wakil Presiden Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin
Wakil Presiden Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin

SinPo.id -  Dalam tatanan negara demokrasi adanya perbedaan pendapat dan pilihan merupakan hal yang lumrah terjadi. Terutama pada saat menyambut dan melaksanakan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, masyarakat Indonesia boleh berbeda dalam memilih calon pemimpin dan partai yang mereka dukung namun jangan sampai justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang ingin masyarakat terpecah belah dan saling bermusuhan.

Dalam menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berdampak baik bagi Indonesia, Wakil Presiden Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin menekankan agar pemilu 2024 dapat berjalan dengan jujur, aman, damai dan berkuliatas.

"Jaga pemilu 2024 berjalan kondusif sehingga terpilih pemimpin bangsa terbaik yang akan mengabdikan waktu tenaga dan pikirannya demi rakyat Indonesia," jelasnya.

Untuk menciptakan pemilihan umum yang kondusif sesuai harapan Wakil Presiden dan tentunya seluruh rakyat Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) menyampaikan jika BNPT RI telah ikut berperan aktif dalam menciptakan demokrasi Indonesia  berkualitas dan terlepas dari polarisasi yang menyebabkan masyarakat saling bermusuhan akibat dari banyaknya narasi polarisasi sosial dan politik identitas yang berseliweran di media sosial di tahun politik.

"Kita bersama melakukan langkah mitigasi agar kehidupan Demokrasi berkualitas dan terlepas dari polarisasi sosial dan politik identitas yang berpotensi memecah belah bangsa," jelas Kepala BNPT RI saat menghadiri Kegiatan Dialog Kebangsaan KPU, BNPT, Bawaslu dan Partai Politik dengan tema "Merajut Persatuan dan Kesatuan, Mencegah Polarisasi Sosial dan Politik Identitas yang Dapat Mengarah pada Aksi Terorisme dalam Pemilu 2024" di Jakarta pada Senin (13/3).

BNPT RI memiliki kekhawatiran dengan maraknya penyebaran narasi permusuhan, narasi kebencian yang dapat memicu sikap intoleransi, radikalisme dan terorisme. Agar hal ini tidak terjadi, Kepala BNPT RI berharap agar seluruh eleman bangsa terutama partai politik turut serta mensosialisasikan 5 vaksin kebangsaan terutama terkait penguatan wawasan kebangsaan kepada konstituennya.

"Dalam mencegah paham intoleransi, radikalisme dan terorisme, BNPT mensosialisasikan 5 vaksin kebangsaan dan salah satunya terkait wawasan kebangsaan untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Kami berharap, perwakilan partai yang ikut dalam kegiatan ini juga dapat mensosialisasikan semangat persatuan dan kesatuan meskipun berbeda pilihan kepada konstituen sebagai pendidikan politik. Ayo kita jaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia," jelasnya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, BA., MA., Ph.D. berharap seluruh elemen bangsa terutama lembaga negara dalam hal ini BNPT RI dapat mengisi ruang publik dengan narasi-narasi 4 Konsensus Kebangsaan (Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945).

"BNPT, BPIP, TNI dan Polri serta semua pihak-pihak untuk memperkuat narasi-narasi moderat, landasan negara dan semangat unity in diversity (persatuan dalam perbedaan), narasi kita harus kuat dibanding narasi pemecah-belah bangsa," katanya.

Dalam dialog kebangsaan ini perwakilan Partai di tingkat Nasional turut hadir seperti perwakilan dari Golkar, PKB, PDIP, NasDem, Partai Buruh, Gelora, Hanura, PKS, PKN, PAN, Demokrat, Perindo, PSI, PPP dan Partai Lokal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaat dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. sinpo

Komentar: