MinyaKita Menipis, DPR Minta Pemerintah Perkuat Penegakan Hukum untuk Barang Subsidi

SinPo.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, meminta pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum (law enforcement), untuk setiap barang yang disubsidi pemerintah. Seperti Minyakita yang stoknya di pasar menipis jelang lebaran, bahkan dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).

Padahal, dalam rapat di Komisi VI DPR RI sebelumnya, Direktur Utama ID FOOD, Frans Marganda Tambunan, menyampaikan bahwa realisasi pendistribusian MinyaKita sudah mencapai 25,3 juta liter. Namun di sejumlah daerah stok Minyakita menipis.

"Pada setiap penugasan, pada setiap ada komoditas yang ini menjadi atensi pemerintah. Pada setiap ada subsidi yang digelontorkan oleh negara, maka law enforcement-nya juga harus kuat di situ," kata Herman, kepada SinPo.id di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis 13 April 2023.

Menurutnya, program pemerintah untuk memberikan maksimum HET sebesar Rp 14 ribu sudah sangat bagus, dan seharusnya sudah tidak ada celah bagi pedagang yang ingin memainkan harga dengan menjual Minyakita di atas HET.

"Tetapi law enforcement-nya harus siap di sini. Ketika pemerintah memiliki program Minyakita misalkan, ya law enforcementnya harus betul-betul ditegakkan. Kalau penegak hukumnya lemah di sini, justru yang terjadi mereka akan semaunya di lapangan," ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Herman, sangat penting untuk dilakukan kontrol, terlebih ketika sudah masuk kepada pihak ketiga. Karena apabila dibiarkan, maka persoalannya juga akan semakin masif.

"Kalau sudah masuk pihak ketiga, pihak ketiga inilah yang pada akhirnya kita tidak bisa mengontrol. Nah inilah kontrol yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, begitu tahu ada kenaikan harga, telusuri dimana, pasti ketemu itu," katanya menegaskan.