MPR: Pemerintah Harus Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu yang Adil dan Damai

SinPo.id - Wakil Ketua MPR RI dari Demokrat Syarief Hasan mengingatkan pemerintah agar memfasilitasi pelaksanaan Pemilu 2024 yang adil dan damai. Pemerintah tak boleh condong atau berpihak ke calon presiden (capres) tertentu.

"Siapa pun calon presidennya harus di welcome semua, jadi kalau berbeda capres yang enggak apa-apa itu adalah bagian daripada demokrasi, itulah bagian daripada pandangan hidup," kata Syarief dalam diskusi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI bertajuk 'Memaknai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara' di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2023.

Menurut dia, setiap partai politik (parpol) berhak mengusung siapa pun menjadi capres sepanjang tidak menyalahi filosofis Pancasila untuk membina persatuan dan kesatuan. Termasuk, membuat Indonesia yang lebih baik.

"Saya pikir itu adalah sah-sah saja karena memang ini sudah digariskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai-partai atau gabungan partai peserta pemilu," kata dia.

Syarief mengajak semua pihak menghargai perbedaan pandangan politik dalam Pemilu 2024. Apalagi, kata dia, bukan hal mudah membangun bangsa yang besar dengan satu jalan.

Artinya, jalan politik setiap parpol tak melulu harus sama. Menurut dia, diperlukan pemikiran-pemikiran yang berbeda dari setiap parpol demi membangun Tanah Air.

"Mudah-mudahan dinamika ini akan semakin bagus ke depan dan yakinlah bahwa kalau kita tetap mendahulukan Pancasila sebagai ideologi kita, insyaallah negara kita akan semakin baik ke depan," kata dia.

Syafief berkeyakinan pesta demokrasi 2024 menjadi sejarah bagi pembangunan Indonesia. Dia berharap sejarah yang ditinggalkan dari pelaksanaan Pemilu 2024 baik bagi Indonesia.

"Apakah akan lebih bagus ataukah akan kita akan seperti sekarang, mudah-mudahan tidak turun, paling jeleknya adalah tetap seperti kondisi sekarang dan kita inginkan Indonesia ke depan lebih bagus," kata dia.

Dia juga menekankan Partai Demokrat berkomitmen agar pelaksanaan Pilpres 2024 berjalan dengan damai. Terpenting, seluruh prosesnya mengedepankan hak kedaulatan rakyat sesuai undang-undang (UU).

"Untuk itu saya memiliki satu prinsip bahwa untuk proses tahun 2024 siapa pun dia, sepanjang dia adalah warga negara, dia adalah saudara kita, nah itu yang patut untuk kita harus pahami bersama, inilah makna daripada persatuan dan kesatuan," tegas dia.