Komisi III DPR Bakal Perjuangkan Penambahan Anggaran BNN dan BNPT

SinPo.id - Komisi III DPR RI mengaku siap memperjuangkan usulan penambahan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Ini diputuskan Komisi yang membidangi hukum itu usai mendengar paparan kedua lembaga dalam rapat kerja hari ini. Total pagu indikatif tahun 2024 yang diajukan BNPT senilai Rp430,14 miliar. 

"Akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp456 miliar, sehingga total pagu anggaran menjadi Rp886,23 miliar," kata Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2023.

Selanjutnya, Khairul menyatakan Komisi III juga menerima usulan program BNN sesuai pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp1,53 triliun. Sehingga total pagu anggaran menjadi Rp3,48 triliun.

Kepala BNN RI Komjen Petrus Reinhard Golose menyebut penambahan anggaran itu untuk sejumlah program. Antara lain pengadaan peralatan informasi dan teknologi (IT) dan sarana prasarana pemberantasa sebesar Rp1,7 triliun.

Penyiapan empat satuan kerja baru di wilayah Papua, yakni Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan sebesar Rp30 miliar. Lalu, layanan rehabilitasi, uji sertifikasi dan uji kompetensi jabatan fungsional petugas rehabilitasi sebesar Rp40 miliar.

Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel mengatakan usulan penambahan anggaran itu untuk program deradikalisasi para narapidana terorisme (napiter) yang selesai menjalani masa hukuman. Menurut dia, anggaran yang tersedia hanya mampu menangani 260 orang dari 1.400 mantan napiter yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tak hanya itu, kata dia, masih ada kegiatan yang dibatasi jumlahnya seperti pelaksanaan assesmen untuk sistem keamanan di objek vital nasional, maupun objek vital lain yang akan dilaksanakan kegiatan internasional.

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja besama Kepala BNPT dan BNN. Rapat kali ini beragendakan pembahasan rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja pemerintah (RKP) kementerian/lembaga tahun 2024.