Pemerintah China Diminta Dukung Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Laporan: Tim Redaksi
Jumat, 06 Oktober 2023 | 13:00 WIB
Kelompok Aliansi Anti Korupsi saat menggelar aksi di depan Kedutaan Besar China,
Kelompok Aliansi Anti Korupsi saat menggelar aksi di depan Kedutaan Besar China,

SinPo.id -  Pemerintah China didorong untuk melakukan  audit terhadap kegiatan operasional pengadaan barang dan jasa di salah satu perusahaan pelat merah China di Indonesia.

Hal itu disampaikan Kelompok Aliansi Anti Korupsi saat menggelar aksi di depan Kedutaan Besar China, di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 06 Oktober 2023. Mereka menilai perlu ada evaluasi terhadap pengadaan barang dan jasa di perusahaan itu.

"Kami meminta untuk segera dilakukan penyelidikan dan penggantian terhadap oknum pejabat di sana. Karena ada potensi terjadi masalah dalam pengadaan barang dan jasa ," kata koordinator aksi Amri, di depan Kedubes China, Jakarta Selatan, Jumat, 06 Oktober 2023.

Amri secara khusus meminta, Pemerintah China perlu mengawasi kinerja pejabat penting di perusahaan plat merah negeri Tirai Bambu itu.

"Ini agar tata kelola perusahaan yang lebih baik dengan menunjuk individu yang memiliki integritas tinggi," imbuh Amri.

Amri berharap perwakilan pemerintah China di Indonesia tersebut bisa menyampaikan ke kantor pusat perusahaan asal China terkait komitmen dalam mencapai target produksi.

Hal ini untuk pemberantasan korupsi dan menjalankan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. 

"Kita jangan sampai tertindas di negeri sendiri. Jangan sampai dikuasai oligarki yang berniat menguntungkan dirinya sendiri sementara banyak warga yang tak sejahtera," paparnya.

Sementara itu, koordinator aksi Ade Rizal menuturkan ini adalah aksi kedua mereka di depan Kedubes China di Jakarta.

Mereka juga beraksi di kantor SKK Migas karena perusahaan pelat merah itu bekerjasama dengan perusaahn perminyakan milik negara.

Ade meminta SKK Migas juga membentuk tim independen untuk mengusut dan mencegah adanya dugaan permainan pengadaan barang dan jasa.

"Hasil audit itu diharapkan dibuka langsung masyarakat agar tak ada celah terjadinya korupsi dan permainan dalam pengadaan barang jasa. Termasuk mengevaluasi kinerja oknum-oknum pejabat struktural yang diduga bermain," tandasnya.sinpo

Komentar: