DPD RI Prihatin Agenda Reformasi Nyaris Menyentuh Sumbu X

Laporan: Juven Martua Sitompul
Jumat, 03 November 2023 | 20:33 WIB
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono (SinPo.id)
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono (SinPo.id)

SinPo.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyebut ada hal penting yang perlu diperhatikan secara serius oleh semua pihak. Apalagi, dinamika politik belakangan terus menghangat menyongsong Pemilu 2024.

Hal penting itu terkait 25 perjalanan reformasi 98 sebagai bagian dari sebuah negara bangsa yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Kami di DPD jauh lebih melihat perjalanan reformasi yang sudah 25 tahun berjalan ini," kata Nono dalam dialog kenegaraan DPD RI bertajuk 'Kembali Menjalankan dan Menerapkan Sistem Bernegara Pancasila sesuai Rumusan Para Pendiri Bangsa' di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 3 November 2023. 

Ia mengungkapkan 25 tahun Reformasi 98 mengalami penurunan yang signifikan jika diukur dengan grafik Sigma X dan Sigma Y. Sebanyak enam agenda reformasi yang digadang-gadang dapat memperbaiki seluruh aspek kehidupan bangsa justru tidak sesuai yang diharapkan. Baik aspek politik, sosial, budaya, keamanan, dan aspek hukum.

"Sangat berbahaya menurut saya apabila dia menyentuh Sumbu X," tegas Nono. 

Berkaca pada negara lain salah satunya Uni Soviet, ia khawatir reformasi di Indonesia akan mengalami hal serupa. Di mana Uni Soviet mengalami kehancuran bukan karena adanya serangan militer dari negara lain, melainkan karena melakukan reformasi setelah kejatuhan komunis.

Dia menyebut reformasi yang dilakukan justru kebablasan. Negara adidaya tersebut kemudian pecah menjadi 15 negara.

Nono Sampono menyinggung bagaimana agenda reformasi ditindaklanjuti dengan mengamandemen UUD 1945 hingga 4 kali. Padahal, UUD 1945 dibuat dan disusun dengan suasana kebatinan para pendiri bangsa saat itu.

Mereka berpikir semata karena masalah kebangsaan dan tidak terbersit sedikitpun mengambil keuntungan dalam proses penyusunan UUD 1945. 

"Hari ini UUD tanpa uang itu tidak mungkin berjalan. Sistem demokrasi kita mau tidak mau mengharuskan harus pakai biaya, sistem ijon berjalan, jadi ini persoalan kita. Kami di DPD melihatnya adalah kita perlu meluruskan kembali," sebutnya. sinpo

Komentar: