Pemerintah Diminta Segera Ambil Langkah Atasi Masalah Pengangguran

SinPo.id -  Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi tingginya angka pengangguran di Indonesia. Salah satunya dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi agar bisa menyerap tenaga kerja.

"Kebutuhan untuk mengambil tindakan sigap guna menekan angka pengangguran di Indonesia sudah sangat diperlukan. Penting sekali dilakukan langkah-langkah konkret dalam menangani masalah pengangguran yang semakin tinggi," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu 8 November 2023.

Ia juga mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seperti mengundang investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja, baik domestik maupun asing.

"Investasi merupakan motor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menarik investasi, kita dapat membuka peluang kerja baru dan meningkatkan produktivitas ekonomi," terangnya.

Terlebih, kata Puan, peran perusahaan asing dalam membuka lapangan pekerjaan menjadi hal yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga diperlukan regulasi investasi yang jelas dari pemerintah agar semakin menarik minat perusahaan asing untuk membuka cabangnya di Indonesia.

Lebih lanjut, dukungan dari pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan kewirausahaan juga dinilai sangat penting dan perlu diutamakan. Sebab menurut Puan, UMKM adalah sumber potensial lapangan kerja yang signifikan.

"Misalnya dengan memberikan akses ke pembiayaan, pelatihan, dan bimbingan kepada pengusaha kecil. Hal tersebut dapat membantu mereka berkembang dan menciptakan lapangan kerja lebih lanjut," paparnya.

Seperti yang diketahui, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang per Agustus 2023 atau setara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,32 persen dari total 147,71 angkatan kerja.

Sedangkan untuk provinsi tertinggi angka pengangguran ditempati oleh Banten sebesar 7,52 persen. Lalu diikuti oleh Jawa Barat di angka 7,44 persen, Kepulauan Riau 6,80 persen, Jakarta 6,53 persen dan Maluku 6,31 persen.