1.318 Personel Polisi Amankan Agenda Pengundian Nomor Urut Capres-Cawapres
SinPo.id - Polda Metro Jaya bakal mengerahkan 1.318 personel dalam mengamankan agenda pengundian nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat.
"Sebanyak 1.318 personel dikerahkan untuk pengamanan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi, Selasa, 14 November 2023.
Trunoyudo pun membeberkan terkait satuan personel yang dikerahkan tersebut, diantaranya Satuan Tugas Polda (Satgasda) sebanyak 338 personel, Satuan Tugas Polres (Satgasres) Jakarta Pusat 30 personel dan juga 900 personel bawah kendali operasi (BKO) dari Kodam Jaya, Korbrimob, dan Korsabhara yang masing-masing sebanyak 300 personel.
Dia juga mengatakan, telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Kantor KPU guna mengantisipasi kemacetan kendaraan. Namun kata dia, rekayasa lalu lintas bersifat situasional.
"Rekayasa lalu lintas kita laksanakan secara situasional," ungkap dia menjelaskan.
Diketahui, KPU RI akan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon presiden (capres) dan calon (capres) pada Selasa, 14 November 2023, hari ini. Pengundian akan dilakukan di Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
"Jadi rencananya kegiatan untuk pengundian dan penetapan nomor urut capres-cawapres akan dilaksanakan hari Selasa, 14 November 2023 rencananya dimulai 18.30 WIB," kata Ketua KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, Senin, 13 November 2023.
Hasyim menjelaskan, acara akan dimulai dengan rangkaian makan malam bersama pasangan capres dan cawapres beserta pimpinan partai politik (parpol) pengusung.
"Jadi dimulai dengan gala dinner, makan malam dengan capres-cawapres dan pimpinan parpol yang mengusung," ujarnya.
BalasTeruskan
PERISTIWA | 23 jam yang lalu
PERISTIWA | 2 hari yang lalu
POLITIK | 2 hari yang lalu
PERISTIWA | 2 hari yang lalu
PERISTIWA | 1 hari yang lalu
POLITIK | 1 hari yang lalu
PERISTIWA | 1 hari yang lalu
OLAHRAGA | 15 jam yang lalu
PERISTIWA | 1 hari yang lalu
POLITIK | 2 hari yang lalu