TKN Minta Bank Indonesia Usut Peredaran Uang Berstempel Prabowo: Merugikan

SinPo.id - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyayangkan adanya peredaran uang kertas pecahan Rp20 ribu berstempel "Prabowo Satria Piningit, Heru Cakra Ratu Adil".

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, menegaskan beredarnya uang tersebut bukan kreasi dari tim kampanye, relawan, maupun dari partai koalisi pendukung di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Kami sudah cek, tiga unsur lapisan ini tidak ada sama sekali (pembuat stempel)," kata Nusron dalam konferensi persnya di Posko Prabowo-Gibran, Jakarta Barat, Jumat, 17 November 2023.

Nusron menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Bank Indonesia (BI) atas beredarnya uang berstempel Prabowo itu. Sebab, BI memiliki otoritas terkait peredaran uang di Indonesia.

"Yang berhak mengusut ini adalah Bank Indonesia sebetulnya karena ini adalah rezim atau wilayah peredaran uang, di mana kita tahu masalah peredaran uang adalah rezim moneter. Bukan rezim politik," ujarnya.

Nusron juga meminta agar semua pihak melaporkan kepada BI terkait adanya oknum yang membuat stempel di uang kertas pecahan Rp20 ribu, karena merugikan bagi pasangan Prabowo-Gibran.

"Kami meminta kepada pihak-pihak yang membuat itu, untuk melaporkan kepada Bank Indonesia, karena apa? Karena merugikan dari pihak pasangan Prabowo," jelasnya.

Lebih lanjut, TKN juga menyayangkan respons BI yang menyudutkan TKN. Nusron menganggap, BI terlalu berlebihan dalam merespon, sehingga terkesan tim Prabowo-Gibran yang membuat.

"Kami juga tidak tahu, peredaran uang itu munculnya dari mana, tapi kami sangat menyayangkan kenapa seakan-akan Bank Indonesia dalam menanggapinya itu berlebihan, sehingga terkesan bahwa dari pihak kami yang membuat peredaran uang tersebut," ungkapnya.

Menurutnya, beredarnya uang berstempel Prabowo ini mendiskreditkan pasangan Prabowo-Gibran dan tim. Ia juga meyakini hal tersebut dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Nusron menyadari di tahun politik dan suasana politik, segala sesuatunya dapat terjadi. Akan tetapi, mempermainkan uang adalah masalah sensitif, karena menyangkut undang-undang mata uang.

"Kami mengimbau pada pihak-pihak tertentu, janganlah menyentuh hal-hal yang bersifat kedaulatan apalagi yang menyangkut kedaulatan moneter. Karena kalau kita bicara mata uang, ini menyangkut masalah kedaulatan moneter. Dan itu sangat riskan untuk dimainkan sebagai alat dan instrumen politik," tandasnya.