Ini Isu yang Akan Dibawa Mahfud dalam Debat Cawapres

SinPo.id - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkap sejumlah isu yang akan dibawa calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD dalam debat kedua capres-cawapres Pemilu 2024 pada Jumat, 22 Desember 2023.

"Ada banyak sekali. Bagaimana kami melihat ekonomi mesti tumbuh sampai dengan 2045. Tahapannya kami siapkan, skenarionya kami siapkan, dan bagaimana ekonomi bisa tumbuh 7 persen," kata Ganjar di Jakarta, Kamis, 21 Desember 2023.

Ganjar menilai pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen merupakan suatu hal yang ambisius. Namun, target pertumbuhan ekonomi tersebut perlu diwujudkan supaya Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap.

"Kedua, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). UMKM ini penting untuk kami dorong agar mereka bisa mendapatkan fasilitas dan pendampingan," kata Ganjar.

Selain itu, gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018 dan 2018-2023 tersebut mengatakan isu industri kreatif maupun ekonomi hijau juga akan menjadi fokus pembahasan Mahfud dalam debat.

"Terus (soal) industri kreatif. Ini banyak diisi oleh anak-anak muda dan itu yang nanti pasti akan jadi perbincangan yang hangat. Jadi, cukup banyak, termasuk ekonomi hijau, ekonomi biru, yang hari ini menjadi tren dunia," ujar Ganjar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan debat kedua capres-cawapres Pemilu 2024, yang mempertemukan para cawapres. Debat digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Jumat, 22 Desember 2023, mulai pukul 19.00 WIB.

Durasi debat akan berjalan sama seperti debat sebelumnya, yakni 150 menit. Rinciannya, durasi khusus debat selama 120 menit dan terdiri atas enam segmen. Sementara itu, untuk format debat, KPU tidak mengubah dari format debat pertama capres sebelumnya.

Segmen pertama debat akan dibuka dengan penyampaian visi, misi, maupun program kerja dan ditutup dengan penyampaian pernyataan kesimpulan oleh masing-masing cawapres pada segmen keenam.

Tema debat kedua mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.