Ketua Komisi I: Jangan Tarik TNI ke dalam Persaingan Pilpres

SinPo.id - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengingatkan semua pihak untuk tidak menarik TNI dalam persaingan politik jelang Pemilu 2024. TNI tidak boleh diseret dalam isi politik praktis.

"TNI adalah kebanggaan masyarakat, dari berbagai survei terbukti bisa dipercaya oleh publik. Mari kita pisahkan antara kepentingan politik dan proses hukum, antara oknum dan institusi. Sayang sekali jika TNI sampai dibawa-bawa ke dalam isu politik praktis," kata Meutya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 2 Januari 2024.

Penegasan itu disampaikan Meutya menanggapi protes Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengkaitkan kasus kekerasan terhadap relawan Ganjar di Boyolali dengan netralitas TNI. Dia meminta Hasto mempercayakan proses hukum yang berjalan.

"Sangat disayangkan jika kemudian kasus di Boyolali lebih kental unsur politiknya ketimbang hukumnya. Seharusnya kita percayakan pada proses hukum yang ada. TNI adalah lembaga yang netral, tidak perlu menarik-narik TNI ke dalam persaingan politik. Jangan semua-semua ditarik ke dalam isu netralitas TNI," tegasnya.

Dia berharap pelanggaran dan kekerasan di lapangan diusut dan ditindak tegas dengan hukum yang berlaku. Tak terkecuali jika hal itu dilakukan oleh oknum TNI ataupun simpatisan partai politik.

"Jika ada oknum yang melanggar, silakan diproses dengan tegas, baik dari pihak TNI maupun dari pihak pengendara jika terbukti melanggar peraturan. Ini harus ditindak dengan hukum yang berlaku, sehingga terang benderang. Jadi tidak perlu ditarik ke ranah politik yang rentan kepentingan," tuturnya.

Meutya juga mengajak semua pihak untuk tidak menaruh curiga terhadap TNI. Apalagi, TNI selalu memegang rekor tingkat kepercayaan publik tertinggi dibanding lembaga negara lainnya, menurut berbagai lembaga survei.

Dia mencontohkan survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada rentang 13-18 Desember 2023 yang menempatkan TNI di tingkat teratas dengan persentase kepercayaan publik mencapai 91,2 persen.

Sebelumnya, isu netralitas TNI muncul lantaran protes yang dilakukan oleh Sekjen PDI PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengkaitkan kekerasan oknum TNI dengan isu netralitas Pilpres 2024.