Projo: Pecinta Jokowi Sudah Tahu Harus Dukung Jokowi Gibran

SinPo.id - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mulai terang-terangan mendukung capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Kode dukungan untuk Prabowo-Gibran bahkan diperlihatkan Jokowi berulang kali.

Ini disampaikan Budi Arie menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dan berpihak dalam pilpres. Untuk itu, kata dia, pecinta Jokowi sudah tahu harus mendukung Prabowo-Gibran.

"Pak Jokowi sudah terang terangan memberikan dukungan ke paslon nomor dua. Pecinta Jokowi harusnya sudah tahu mendukung siapa. Berkali-kali Pak Jokowi memberikan kode keras," kata Budi Arie dalam keterangannya, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.

Di sisi lain, Budi Arie menekankan pernyataan itu juga menyiratkan jelas bahwa Jokowi bukan petugas partai. Jokowi ingin memberikan pesan kepada publik kalau dirinya ada untuk rakyat.

"Pernyataan pernyataan Pak Jokowi makin jelas bahwa Pak Jokowi adalah presiden rakyat bukan petugas partai. Pak Jokowi di hati rakyat," kata dia.

Budi Arie mengaku sepakat dengan Jokowi bila Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak. Budi Arie bahkan menyatakan semua presiden di seluruh dunia boleh berkampanye selama mengikuti aturan.

"Memang semua orang berhak untuk memilih dan dipilih di era demokrasi. Di seluruh dunia presiden diizinkan kampanye. Apalagi jika dia mewakili partai selama mengikuti aturan yang berlaku. Tidak boleh melanggar dengan menggunakan fasilitas negara," kata Budi Arie.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden secara personal boleh juga memihak.

"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta.

Namun, dia mengatakan yang penting dari keberpihakan itu adalah tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi menyebut presiden merupakan pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.