Pengamat: Kalau Mau Angket, Menteri PDIP, PKB dan Nasdem Mundur Dulu

SinPo.id - Direktur Eksekutif Kajian Politik dan Kebijakan Publik (P3S), Jerry Massie menilai, usulan penggunaan hak angket yang mulai bergulir di DPR RI untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu 2024, sesuatu yang aneh. 

Menurut Jerry, jika hak angket itu diajukan pada Pilpres 2019 lalu, masih dianggap wajar. Namun, tidak untuk Pilpres 2024.

"Kalau selisih suara hanya 2 sampai 6 juta, seperti Prabowo vs Jokowi 2019 (Pilpres 2019 lalu), maka hak angket harus. Tapi kalau beda di atas 25 juta, itu aneh. MK pun akan melihat selisih suara (dalam memutuskan)," kata Jerry kepada wartawan, Rabu, 6 Maret 2024. 

Selain itu, Jerry menganggap, jika konsisten mau menggulirkan hak angket, seharusnya PDI Perjuangan, termasuk partai pengusung lainnya, harus menarik para menterinya dari Kabinet Indonesia Maju dibawah komando Presiden Joko Widodo. 

"Jokowi masih kader PDIP dan ada 7 menteri PDIP tambah 4 menteri bagian PDIP. Jadi kalau angket, mundur dulu semua menteri PDIP, bahkan PKB, Nasdem dan PPP," ujarnya. 

Lebih jauh, Jerry menganggap, kalaupun dilakukan Pemilu ulang, pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD tidak akan mampu menandingi suara Prabowo-Gibran. 

"Mau pemilu ulang sampai 5 kali, Ganjar bahkan Anies sulit menang. Pasalnya puluhan TPS di Jakarta saat PSU (pemungutan suara ulang) tetap saja 02 unggul, begitu pula di Jatim dan provinsi lainnya," tukasnya.