DPR Minta Pemerintah Pantau Pasien Covid-19 Yang Isoman

SinPo.id - Kasus kematian harian karena Covid-19 pada Selasa 27 Juli 2021 tercatat hingga 2.069 orang.

Indonesia pun menjadi negara nomor satu di dunia untuk kasus pasien meninggal akibat Covid-19. 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memantau pasien yang lakukan isolasi mandiri (isoman) untuk menekan angka kematian.

"Pasien bergejala ringan dan sedang diminta  melakukan isoman karena faskes dan rumah sakit tidak mampu menampung. Implikasinya, pemerintah harus memantau pasien isoman dengan cermat, termasuk menyediakan konsultasi dokter,  obat-obatan dan asupan bergizi.  Kurangnya pantauan dan dampingan  membuat jumlah kematian pasien isoman meningkat," ujar Netty dalam keterangan media, Rabu 28 Juli 2021.

Netty menyesalkan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia  dari aspek kesehatan yang masih kedodoran. 

"Angka  testing dan tracing terus menurun, sementara postivity rate lebih tinggi dari standar WHO. Kasus  baru  bertambah 45.203. Dan hingga 18 Juli 2021, tercatat 180 daerah berstatus zona merah," papar dia.

Dari aspek ekonomi, lanjut Netty, pemerintah belum efektif melakukan upaya pemulihan, antara lain ditandai dengan adanya 19,10 juta orang  usia kerja atau 9,30 persen yang terdampak Covid-19.  

"Pertumbuhan ekonomi masih melambat,  jumlah pengangguran dan   masyarakat miskin akibat terdampak pandemi meningkat. Sayangnya pemerintah gagap merespon kondisi ini sehingga  bansos dengan jumlah kecil pun terlambat dicairkan," terang Netty.

Terkait penanganan pasien isoman, menurut Netty, seharusnya tersedia tenaga pendamping untuk memantau perkembangan gejala. 

"Seharusnya pemerintah dapat menggalang tenaga relawan melalui kolaborasi dengan ormas atau komunitas masyarakat," ucap dia.

Telemedicine untuk memantau pasien isoman, dinilai Netty dapat digunakan sebagai alternatif solusi. 

“Namun, teknologi ini belum sepenuhnya efektif mengatasi problem pasien isoman, sebab  tidak  semua lapisan masyarakat tahu, paham dan memiliki akses  telemedicine," terang dia.

Oleh karena itu, lanjut Netty,  Pemerintah harus menggencarkan sosialisasi telemedicine dan memudahkan aksesnya agar menjangkau semua lapisan masyarakat.

"Kendala kedua, diagnosis dokter melalui telemedicine kurang efektif, baik karena rendahnya kemampuan komunikasi pasien, maupun keterbatasan dokter untuk mengidentifikasi  gejala secara online. Ini pun perlu mendapat perhatian dan dicarikan langkah antisipasinya," tegas Netty.