Dana Desa Batal Ditambah

Jakarta, sinpo.id - Bila melihat cermin nota keuangan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang telah disampaikan, pemerintah nampaknya akan batal menaikan dana bantuan desa untuk tahun depan.

Adapun dana desa 2018 yang direncanakan ialah sebesar Rp 60 triliun. Angka ini tak ada bedanya dengan tahun 2017.

Menanggapi hal tersebut anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian amat menyayangkan tak adanya penambahan dana bantuan desa untuk anggaran tahun depan. Sebelumnya, pemerintah disebut beberapa kali menyatakan akan menambah dana desa, bahkan melipatgandakan di 2018.

Hetifah menduga, dana desa tersebut rawan diselewengkan. Alasan itu yang menurut Hetifah membuat pemerintah membatalkan penambahan dana desa 2018. Terlebih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini melakukan penangkapan atas kasus dana desa.

"Saya sesalkan dana desa tidak naik. Karena komitmen pemerintah sejak awal adalah membangun dari desa," ujarnya kepada sinpo.id, Rabu (23/8/2017).

Politisi Partai Golkar ini berpendapat, bahwa rawannya dana desa untuk dikorupsi dapat diantisipasi dengan peningkatan kapasitas aparatur dan pengawasan. Selain itu pemerintah saat ini juga telah membentuk koordinasi lintas kementerian sebagai pencegahan terjadinya praktik korupsi dana desa.

"Yang penting bagaimana kita meningkatkan kapasitas penanggung jawab, pelaksana, bahkan penerima manfaat. Juga mengintensifkan pengawasan dan membuka saluran pengaduan. Yang terakhir tingkatkan koordinasi lintas kementrian dan berbagai level pemerintahan," jelas Hetifah.

Meski dalam RAPBN 2018 pemerintah tidak menaikkan Dana Desa, Anggota DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara ini mengaku akan mengusulkan penambahan pada rapat-rapat pembahasan RAPBN 2018. Untuk diketahui dalam RAPBN 2018, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp 761 triliun yang terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 701 triliun, dan dana desa sebesar Rp 60 triliun.