KPK Beberkan Sejumlah Program Demi Kesejahteraan Masyarakat Papua

SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan sejumlah program yang telah dilakukan lembaganya untuk membantu mewujudkan kesejahteran di wilayah Papua. Sejumlah program tersebut di antaranya membantu mewujudkan Papua terang dengan menertibkan aset milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Masih teringat, tahun ini KPK juga turut andil dalam penertiban aset PLN dalam muwujudkan Program Papua Terang," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu 21 September 2022.

Ali mengungkapkan, untuk mewujudkannya, KPK berkoordinasi dengan tiga instansi terkait yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, PT PLN Persero, dan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam penertiban aset.

Program selanjutnya, kata Ali, yaitu di bidang pariwisata. KPK juga hadir ke Papua melalui kegiatan koordinasi dan supervisi untuk melakukan mitigasi risiko korupsi pada pengelolaan dana pariwisata.

Hal ini untuk mendorong kemajuan potensi pariwisata di Papua. Sehingga memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi Masyarakat Papua.

KPK mencatat sejumlah intervensi yang telah dilakukan pada sektor ini diantaranya, penandatanganan kerja sama dengan Kemenparekraf (2020); Koordinasi dan Supervisi Dana Hibah Pariwisata di Bali.

Selain itu yang terbaru, Koordinasi dan Supervisi Sektor Pariwisata 4 provinsi (2021); Kajian dan monitoring serta evaluasi tata kelola sektor pariwisata (2021-2022).

KPK juga membentuk penyuluhan antikorupsi di wilayah Papua melalui upaya pendidikan antikorupsi dengan melakukan bimtek bagi para dosen dan civitas lainnya untuk mengikuti program Penyuluh Antikorupsi.

Hal ini juga menandakan bahwa KPK ingin berkoloborasi dengan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali.

"Sudah saatnya di setiap penjuru negeri terdapata agen-agen antikorupsi," kata Ali.

Selanjutnya, KPK pun hadir untuk memberikan edukasi dan pemahaman bagi para pelaku usaha di Papua untuk menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang jujur dan berintegritas, sehingga akan terwujud iklim usaha yang sehat di Papua.

Ali menjelaskan, melalui upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPK, diharapkan bumi Papua dapat menampakan wajah aslinya yakni sebesar-besarnya memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya.

Lembaga antirasuah juga membentuk desa antikorupsi di Papua. Dengan besarnya dana desa yang didapatkan oleh Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, KPK turut hadir untuk memberikan pendampingan pengelolaan dana desa.

"Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, harus dikelola sebaik mungkin demi memenujhi kebutuhan masyarakat Papua," ujar Ali.