Percepat Normalisasi, Pemprov DKI Dorong Relokasi Warga Bantaran Sungai

SinPo.id -  Normalisasi bantaran sungai wilayah DKI Jakarta sedang dipercepat. Pemprov DKI sedang menyusun rencana untuk relokasi warga demi percepatan program tersebut.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengaku telah meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) agar berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) untuk merelokasi warga bantaran sungai ke rumah susun. 

"Ya setelah direlokasi ke rumah susun, baru itu bisa dilakukan pengerukan. Kalau nggak (direlokasi) memang mengerikan, jadi pas dikeruk itu otomatis akan longsor," kata Ida saat dihubungi, Selasa 1 November 2022. 

Menurut Ida, perlu kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam melaksanakan normalisasi sungai. Ia menyebut, kebanyakan lahan bantaran sungai merupakan aset milik Pemeritah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Mayoritas punya pemda, tapi ada juga yang tidak punya pemda. Jadi trase jalan pemerintah kan 20 meter, ternyata sebagian masih punya warga," katanya.

Kendati sebagian lahan masih milik warga, ia mengatakan pemerintah akan menggantinya dengan nilai jual yang tidak dibawah NJOP (nilai jual objek pajak). 

"Tapi nggak apa-apa punya warga, karena ini untuk kepentingan umum maka kami ganti dan tidak di bawah NJOP" kata Ida.

Selain itu, kata Ida, jika warga punya sertifikat atau girik maka akan diganti oleh Pemda dan jika mau pindah ke rumah susun maka nanti akan difasilitasi juga oleh Pemprov DKI Jakarta. 

Lebih jauh, Ida menuturkan pemerintah daerah akan kembali membangun rusun pada tahun 2023 sebanyak 2-3 titik di Jakarta Selatan bagi warga bantaran sungai yang terdampak proyek normalisasi. 

"Tahun ini kami juga ada pembelian lahan di Jakarta Selatan untuk rumah susun ke depan. Jadi, Komisi D sedang mengejar betul untuk pembangunan rumah susun di Jakarta Selatan, harapannya dapat memindahkan warga yang ada di bantaran sungai," tuturnya.