Usulan Pemilu Proporsional Tertutup, Dasco: Akan Kami Pelajari

SinPo.id -  DPR bakal mempelajari semua usulan terkait sistem pelaksanaa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Salah satunya soal sistem pemilu proporsional tertutup.

"Proporsional tertutup dengan tertutup tentunya berbeda ya, oleh karena itu masing-masing kajian akan kami pelajari," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 8 November 2022.

Legislatif memastikan akan mempertimbangkan sistem pelaksanaan pemilu yang cocok dengan keadaan Indonesia sekarang. Apalagi, kata dia, keadaan ekonomi global saat ini berpengaruh pada situasi Tanah Air ke depannya.

"Kita memang harus waspada, dalam menghadapi itu tata cara atau simulasi pemilu itu memang perlu diperhatikan, kita akan segera matangkan, kita akan diskusikan," tegas dia.

Sebelumnya, Badan Pengkajian MPR akan membahas sistem pemilu proporsional tertutup. Alasannya, sistem pemilu yang selama ini dilakukan dianggap menekan biaya yang mahal, termasuk tingginya biaya money politic.

"Terkait sistem demokrasi kita, ini bahasan yang menarik. Antara KPU dan Badan Pengkajian MPR (berdiskusi) secara mendalam terkait sistem di Indonesia yang mengarah sistem demokrasi liberal individualistik, termasuk dalam pilkada," ujar Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat di Jakarta beberapa waktu lalu.

Djarot menjelaskan Badan Pengkajian MPR akan mengkaji kemungkinan pilkada dilakukan secara asimetris. Sehingga, tidak semua kepala daerah nantinya dipilih secara langsung, melainkan melalui DPRD.

Djarot juga mengaku mendapat usulan dari Ketua KPU Hasyim Asyari untuk mengkaji kembali pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Usulan itu akan dibawa sebagai bahan kajian di Badan Pengkajian MPR.

"Usulan yang menarik dari Ketua KPU, pemilu kita kan ruwet dengan proporsional terbuka ini, maka perlu dikaji ke depan kita bisa menggunakan kajian proporsional murni atau proporsional tertutup. Dengan cara itu maka dimungkinkan praktek-praktek money politic dan politik biaya mahal bisa diturunkan karena yang mempunyai kewenangan adalah partai politik," kata Djarot.