Kunker ke Kejari Bogor, DPR Sosialisasi Soal Tupoksi MKD dan TNKB Khusus DPR

SinPo.id -  Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR melakukan kunjungan kerja atau kunker ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 24 November 2022.

Kunker ini dilakukan dengan tujuan melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan MKD DPR RI serta Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus anggota DPR RI.

"Kunker ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan MKD DPR RI, khususnya dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan DPRD Kabupaten Bogor," ujar Ketua MKD Adang Daradjatun dalam sambutannya.

Dalam kunker ini, Adang ditemani oleh anggota MKD lainnya, Maman Imanul Haq, H. Nyat Kadir dan Imron Amin. Sosialisasi diikuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Agustian Sunaryo, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bogor Asep Saefullah dan Wakil Ketua BK DPRD Kabupaten Bogor Tuti Alawiyah serta Kabag SDM Polres Bogor Kompol Noorjamil dan Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Sigiro.

Adang mengatakan, pelaksanaan fungsi MKD dilakukan melalui 2 mekanisme, yakni pencegahan dan pengawasan serta penindakan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 121A UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Dikatakan juga dalam Pasal 122A bahwa di antara bentuk pencegahan tersebut dilakukan dengan sosialisasi dan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka mendukung kelancaran kinerja MKD DPR RI.

"Atas dasar amanat itulah, kami selaku Pimpinan dan Anggota MKD DPR RI bermaksud membangun kerja sama yang sinergis serta menjalin komunikasi yang baik dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan DPRD. Kami memandang bahwa kerja sama ini merupakan bentuk kepedulian kita bersama atas kinerja MKD DPR RI serta kinerja Anggota DPR RI sebagai Wakil Rakyat," ungkap dia.

Adang mengatakan tugas utama MKD DPR adalah menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Muaranya tugas MKD DPR adalah hasil kinerja dewan yang maksimal. Menurut dia, tugas tersebut tidak bisa terwujud dengan baik jika tidak ada dukungan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya termasuk kejaksaan, kepolisian dan DPRD.

"Sebagai lembaga yang memang selama ini banyak bersentuhan dengan kerja-kerja MKD DPR RI, kami memandang pihak Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan DPRD merupakan sumber terbaik dalam memberi sumbangsih dan kontribusi pemikiran serta gagasan demi kelancaran kinerja MKD DPR RI di masa yang akan datang," pungkas Adang.