Habib Syakur: Jangan Jadikan Masjid dan Tempat Ibadah Lapak Kampanye

SinPo.id -  Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mengingatkan kepada siapapun politikus yang ingin menang di dalam kontestasi Pemilu 2024, agar tidak menjadikan mimbar masjid atau tempat ibadah lainnya sebagai ajang kampanye politik.

"Jangan jadikan masjid dan tempat ibadah lainnya lapak kampanye. Biarkan umat berkhalwat kepada Tuhan dengan tenang tanpa tendensi politik praktis," kata Habib Syakur kepada Media Jumat 16 Desember 2022.

Terlebih lagi, politik praktis itu dilakukan sembari mendiskreditkan dan merendahkan harkat dan martabat pihak lain.

"Itu apa lagi. Masak ke masjid untuk menghardik orang lain, umat diajak ghibah dan musuhi pihak lain. Ini kan fatal. Islam tidak membenarkan cara-cara politik kotor semacam itu," tuturnya.

Ulama asal Malang Raya ini menilai bahwa lapak politik seharusnya tidak mengotori arena peribadatan. Sehingga konteks politisasi agama tidak terjadi karena rentan memperuncing polarisasi yang sudah kadung ada.

"Kita sejak pemilu-pemilu sebelumnya sudah dipolarisasi oleh politik praktis, politik kekuasaan. Kita jangan lagi dipecah-pecah di Pemilu 2024, sudah cukup 2019 membuat persaudaraan kita hampir kita kacau balau," tuturnya.

Oleh sebab itu, Habib Syakur pun mengajak semua elite politik di Indonesia untuk lebih bijak dan mengedepankan politik damai dan sportif.

"Rusak atau bagusnya pemilu 2024 adalah tanggung jawab elite politik. Serius tidak mereka jalankan politik yang baik. Penyelenggara pemilu juga harus tegas, kalau ada politisasi identitas, diskualifikasi apalagi kampanye di masjid. Politisi jangan 'buang air' di mimbar masjid," pungkasnya.

Sekedar diketahui, bahwa tahapan pemilu 2024 sudah berjalan. Bahkan penentuan partai politik peserta pemilu dan penentuan nomor urutnya pun sudah ditetapkan oleh KPU usai melakukan rekapitulasi pendafataran partai politik secara nasional.

Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Puadi mengingatkan kepada siapapun agar menghormati semua tahapan pemilu 2024 yang telah ditetapkan. Termasuk melakukan kegiatan politik yang baik tanpa mempolitisasi agama dan tempat ibadah.

"Tidak melakukan aktivitas politik praktis di tempat keagamaan serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai tahapan penyelenggaraan pemilu," kata Puadi di Kantornya, Jakarta, Kamis (15/12).

Kemudian, ia juga meminta agar tidak ada pihak yang melakukan politisasi terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Mereka berpendapat, setiap pemangku kepentingan harus mendidik masyarakat dalam setiap tahapan pemilu.

Termasuk, Puadi juga mengimbau semua pihak tak mencuri start kampanye. Bawaslu pun meminta kampanye dilakukan sesuai jadwal dalam perundang-undangan.
"Tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilu, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusivitas pelaksanaan pemilu," ujarnya.