DPR: Inpres Pembangunan Jalan Daerah Upaya Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

SinPo.id -  Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi menyambut baik penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembangunan jalan daerah. Apalagi, payung hukum serupa yang mengatur kebijakan tersebut sudah disahkan di Paripurna.

“Kita menyambut baik, karena secara dasar hukum pun, saya kebetulan masuk di panitia kerja revisi undang-undang jalan sudah disahkan di Paripurna, UU Nomor 2 Tahun 2022. Intinya APBN bisa memungkinkan untuk mengintervensi jalan-jalan yang berstatus kabupaten provinsi maupun jalan negara,” kata Mulyadi kepada wartawan, Sabtu, 28 Januari 2023.

Politikus Gerindra ini menyebut langkah Presiden menerbitkan Inpres pembangunan jalan daerah merupakan bagian dari pelaksanaan Revisi Undang-Undang (RUU) jalan yang merupakan tugas pemerintah dalam melaksanakan UU.

“Selama kajian-kajiannya sudah clear bahwa itu layak untuk direvitalisasi diperbaiki. Nah saya kira apa yang dikeluarkan oleh Presiden, kami Komisi V memandang bahwa itu sudah menjadi bagian dari pelaksanaan RUU jalan tugas pemerintah melaksanakan undang-undang,” ucapnya.

Mulyadi bahkan mengapresiasi respons dan keseriusan Kepala Negara dalam menindaklanjuti hasil RUU jalan yang telah disahkan oleh DPR RI di Paripurna. 

Lewat Inpres perbaikan jalan daerah ini, kata dia, Jokowi menginginkan ada peningkatan ekonomi masyarakat.

Sebab, jika jalan-jalan daerah tidak mendapat perhatian pemerintah maka alir distribusi logistik akan terganggu dan kehidupan masyarakat juga terganggu.

“Ujung dari setiap kebijakan direalisasikan dari anggaran diharapkan bisa memberikan peningkatan terhadap kualitas kehidupan bermasyarakat, dan tentunya misalnya memperbaiki fungsi jalan sebagai jalur logistik, atau misalnya logistiknya sudah tertata maka diharapkan perputaran ekonomi semakin baik,” ujarnya.

Menurut dia, jika perputaran ekonomi semakin baik, otomatis bakal meningkatkan daya beli masyarakat.

"Saya kira efek dominonya seperti itu, maka saya selalu sampaikan bahwa kinerja setiap kementerian itu berorientasi berprestasi,” timpalnya. 

Mulyadi menyatakan besarnya sarapan anggaran harus bisa dibuktikan dengan setiap kerja yang ditunjukkan pemerintah.

Terpenting harus tepat sasaran serta memiliki nilai tambah terhadap peningkatan kehidupan masyarakat.

“Terus kemudian meningkatkan koordinasi stakeholder di daerah, karena kadang-kadang jalan yang dibangun tidak koordinasi dengan daerah dan salah sasaran itu. Terkait juga dengan tepat anggaran jangan sampai ada pembengkakan-pembekakan. Artinya, pembengkakan itu membahayakan bagi keberlangsungan anggaran,” kata dia.

“Jadi apa pun orientasi Presiden kita sangat mengapresiasi asalkan setiap kebijakannya itu betul-betul bisa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan tepat sasaran tepat anggaran tepat waktu,” tegas dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar rapat bersama sejumlah menteri terkait percepatan pembangunan jalan daerah. Hasilnya, Jokowi akan menerbitkan Inpres sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan daerah.