Kebijakan ERP Ditolak Keras Ojol, Heru Budi Serahkan Ke DPRD

SinPo.id -  Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono merespon demo pengemudi ojek online (Ojol) yang meminta kebijakan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) dicabut.

Heru mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ERP saat ini masih dalam proses pembahasan oleh DPRD DKI. Menurutnya semua aspirasi dari masyarakat akan diperhatikan.

"Ya kan sedang proses di DPRD, itu tergantung arahan dari teman-teman DPRD apa ya kita ikut. Yang penting adalah semua aspirasi kita perhatikan," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 9 Februari 2023.

Mantan Walikota Jakarta Utara itu menyerahkan sepenuhnya kepada pihak legislator terkait tuntutan pencabutan Raperda ERP.

"Ya terserah, kalau DPRD mau mengembalikan (Raperda ERP) ya silakan," ujarnya.

Sebelumnya, Ratusan ojek online (Ojol) se-Jabodetabek menggelar aksi gabungan didepan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak kebijakan penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

Rencananya, ERP bakal diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota.

Kebijakan itu tercantum dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.