Johan Budi ke Mahfud: Presiden Tak Suka Menteri 'Berisik', Langsung Reshuffle

SinPo.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Johan Budi mengingatkan Menko Polhukam Mahfud MD jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak suka dengan 'pembantu' yang berisik. Jokowi bahkan bakal langsung 'menendang' menterinya yang suka berdebat di ruang publik.

Ini ditegaskan Johan dalam rapat Komisi III DPR bersama Komite Nasional Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Rapat membahas soal polemik transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Saya pernah menjadi juru bicara Pak Jokowi, Pak Jokowi itu paling enggak suka sama menteri yang berdebat di luar Pak, langsung di-reshuffle sama dia," kata Johan dalam rapat.

Politikus PDIP itu pun mengingatkan tidak ada jabatan yang bersifat abada. Baik itu anggota DPR maupun seorang menteri.

"Menjadi anggota DPR cuma lima tahun, itu pun kalau enggak di-PAW, jadi Menko Polhukam juga begitu Pak Mahfud, belum tentu lima tahun loh. Kalau di-reshuffle? Apalagi ada ramai-ramai begini," kata Johan.

Kendati begitu, eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tetap berharap Mahfud tak digeser dari kursi Menko Polhukam. Dia menilai Mahfud sosok yang lurus dan berani.

"Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud, Pak Mahfud tidak di-reshuffle gara-gara ini, amin, karena saya mengenal betul Pak Mahfud ini orangnya lurus, sangat berani," ujar dia.

Rapat Komisi III DPR RI dengan Mahfud sempat memanas. Pemicunya, Mahfud beberapa kali menuding DPR dengan isu yang kebenarannya masih dipertanyakan. Salah satunya, menyebut ada makelar kasus (markus) di Parlemen.

Tak hanya itu, Mahfud menantang anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan untuk bersikap kritis terhadap Kepala BIN Budi Gunawan, yang memberikan data intelijen kepada Kemenko Polhukam. Tak hanya itu, pemaparan Mahfud soal temuan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dianggap tak sinkron dengan yang dipaparkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.