KSP Tegaskan Pemerintah Jokowi Berkomitmen Tak Anti Kritik

SinPo.id - Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin berkomitmen terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat publik. Termasuk, dalam memberikan kritik terhadap pembangunan negara.

"Kritik itu adalah suatu yang sah dan dilindungi oleh undang-undang di negara demokrasi, sejauh itu tidak menjadi fitnah dan menyebarkan ujaran kebencian. Jadi, yang namanya kritik dan masukan itu jangan dihindari. Presiden Jokowi dan KSP memiliki posisi tegas bahwa kritik perlu diapresiasi,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu, 15 April 2023.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi isu dugaan intimidasi pemerintah daerah (pemda) dan aparat penegak hukum terhadap Bima Yudho, salah satu anak muda bangsa yang memberikan kritik atas pembangunan di tanah kelahirannya Provinsi Lampung.

Joanes menegaskan pemerintahan Presiden Jokowi selalu fokus bekerja menyaring masukan sebagai upaya perbaikan pelayanan publik oleh Pemerintah. Dia menekankan KSP akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menanggapi kritik dan masukan dari masyarakat sehingga kasus serupa tidak terulang.

"Kepada Bima Yudho, jangan pernah lelah mencintai kampung halaman. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Tetaplah memberikan masukan dan kritik. Selama kritik yang diberikan itu benar, jangan pernah takut. KSP, dalam koridor-koridor yang sewajarnya, akan terus mendukung," ujar Joanes.

Menurut dia, seseoarang tidak akan memberikan kritik kalau tidak memperhatikan. Bima dianggap memperhatikan karena ada kepedulian.

Sehingga, kata Joanes, hal ini perlu diapresiasi. Bahkan, sudah sepatutnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat menangkap masukan tersebut.

"Karena kritik tersebut dibutuhkan demi kebaikan bersama," kata Joanes.