Menekan Harga Beras

Kenaikan harga beras di bulan Desember dan Januari fenomena musiman, meski harga beras kali ini sudah di luar kewajaran

SinPo.id -   Sejumlah daerah telah menggelar pasar pasar murah dengan untuk menekan harga beras yang akhir-akhir ini tinggi. Salah satu dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menggelar program Sembako Murah rutin dilaksanakan di berbagai wilayahnya. Langkah itu diharapkan memudahkan masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau.

“Sembako Murah digelar agar masyarakat mudah mendapatkan bahan pokok, serta memberikan edukasi agar tidak panic buying. Kami memastikan, stok pangan di Jakarta menjelang Ramadan dan Idulfitri pada kondisi yang aman," ujar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, saat meninjau program Sembako Murah di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Februari 2024 lalu.

Heru juga menyebut Program Sembako Murah ini juga untuk mengendalikan inflasi daerah. "Membantu agar inflasi daerah tetap stabil. Karena itu, program ini akan terus dilanjutkan," kata Heru menambahkan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan, telah menggandeng Bank Tabungan Negara (BTN) untuk menyediakan 2 ribu paket sembako bagi warga.

"Tersedia paket sembako  dengan harga Rp100 ribu yang berisi beras 5 kilogram, minyak goreng 2 liter, gula pasir 1 kilogram, dan tepung terigu 1 kilogram," ujar Eli menjelaskan.

Ia juga menyebut BUMD DKI Jakarta yakni Perumda Pasar Jaya bertugas menyediakan bahan pangan dalam paket sembako tersebut. Selain itu, Perumda Pasar Jaya juga menyediakan paket mi instan yang dijual dengan harga Rp 10 ribu per tujuh bungkus mie.

Upaya menekan harga beras dan sejumlah kebutuhan juga dilakukan pemerintah Kabupaten Indramayu di Jawa Barat, dengan menggelar  Gerakan Pangan Murah (GPM) yang melibatkan  Perum Bulog. Program itu diklaim mulai dirasakan Masyarakat, bahkan dalam sepekan terakhir harga semua jenis beras mengalami penurunan.

“Padahal sebelumnya, harga beras, termasuk bahan pangan lain, di pasaran kian tak terkendali,” ujar, Bupati Indramayu, Nina Agustina.

Pernyataan Nina dikutip dari laman diskominfo.indramayukab.go.id, menyebutkan kebijakan itu sebelumnya mengacu harga beras jenis premium di pasaran yang mencapai Rp16 ribu hingga Rp17 ribu per kilogram. Sedang untuk beras medium antara Rp14 ribu hingga Rp15 ribu.

“Kami melakukan langkah cepat. Menggandeng Perum Bulog menggelar GPM di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu,” ujar Nina menambahkan.

Menurut dia, GPM menyediakan beras setara jenis premium, minyak sayur dan gula di bawah harga pasaran. GPM ini diharapkan dapat menekan dan menstabilkan harga pangan terutama beras, minyak sayur, dan gula.

Kepala Cabang Bulog Kabupaten Indramayu, Ilhamsyah, mengatakan selama GPM menggelontorkan sedikitnya 160 ton beras di pasaran. Sedangkan dari hasil pengamatan di lapangan telah terjadi penurunan harga beras di pasaran antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram.

“Ini trend bagus yang harus terus kami lakukan sampai harga stabil sehingga masyarakat benar-benar terbantu,” ujar Ilhamsyah.

Kebijakan hampir sama juga dilakukan Pemprov Gorontalo bersama Bulog setempat menggelar Operasi Pasar di Pasar Kampung Bugis Kota Gorontalo, Kamis 29 Februari lalu 2024 lalu. Tercatat

2 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dipasarkan dengan harga Rp52 ribu per lima  kilogram. Tidak hanya itu, Minyak Kelapa Minyakkita, Gula Pasir, dan Tepung juga tersedia dengan harga Rp14 ribu, Rp18 ribu dan Rp11 ribu per kilogram.

“Pemprov melalui Gudang Bulog Gorontalo memulai penjualan beras SPHP di pasar-pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang hari besar keagamaan. Tidak hanya di Kota Gorontalo, hari Jumat (1 maret 2024) akan ada lagi di Telaga dan Bone Bolango,” ujar Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan langkah yang dilakukan  lembaganya bersama pemerintah daerah itu diyakini berdampak harga beras terkendali saat menjelang Ramadan yang dimulai pada minggu kedua bulan Maret.  Apa lagi saat ini sebagian wilayah mulai musim panen sehingga meningkatkan pasokan bahan pangan.

“Panen padi telah dimulai di beberapa daerah dan pasokan mulai mengalir ke beberapa pasar beras utama di negara ini, kata Bayu.

Selain panen raya, Bulog juga telah mendapatkan komitmen impor beras sebesar 1,2 juta metrik ton, usai lembaganya mendekati  negara produsen beras seperti Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan India.

“Kita buat komitmen, walaupun kami tidak langsung membelinya, tapi kita sudah punya komitmen untuk beberapa bulan ke depan,” ujar Bayu menjelaskan.

Ia mengatakan Indonesia menambah kuota impor beras sebesar 1,6 juta ton, dari alokasi sebelumnya sebesar 2 juta ton, meskipun izin untuk kuota baru masih diproses.

Penyebab Harga Beras Naik

Kenaikan harga beras melebihi harga normal menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Dalam analisanya lembaga itu mengungkapkan penyebab naiknya harga beras akhir-akhir ini karena masalah produksi yang disebabkan beberapa wilayah di Pulau Jawa gagal panen.

"Jadi, harga beras sekarang tinggi penyebabnya adalah karena permasalahan produksi," kata Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika

Yeka mencontohkan gagal panen yang dialami petani di Indramayu yang disebabkan sedang proses pembangunan bendungan setempat. "Untuk Indramayu, memang agak khusus penyebabnya. Karena kan sedang ada pembangunan proyek bendungan, jadi ada beberapa desa, 5 desa pasti gagal panen," ujar Yeka.

Penyebab lain petani menghadapi masalah hama, seperti tikus dan wereng yang terlambat ditangani. Selain itu kekurangan air yang menyebabkan padi semakin rentan terhadap penyakit yang banyak dirasakan di beberapa daerah lain.

Ia menilai kenaikan harga beras di bulan Desember dan Januari fenomena musiman. Meski diakui kenaikan harga beras kali ini sudah di luar kewajaran.

Menjadi Perhatian KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan melakukan pendalaman untuk identifikasi dugaan potensi praktik persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan harga beras tinggi di pasaran.

Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai data, informasi, serta temuan dalam diskusi yang telah dilakukan bersama sejumlah kementerian dan lembaga di bidang pangan, serta asosiasi, dan berbagai pelaku usaha besar komoditas beras.

“KPPU akan melakukan pendalaman lebih lanjut terutama untuk identifikasi potensi praktik persaingan usaha tidak sehat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,” kata

Anggota KPPU Hilman Pujana.

KPPU telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan, yakni Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satuan Tugas Pangan Polri, asosiasi, dan berbagai pelaku usaha besar.

“FGD tersebut guna mendalami fenomena volatilitas harga pangan, khususnya beras,” ujar Hilman menambahkan.

Beberapa poin penting yang diperoleh dalam diskusi tersebut yakni adanya hambatan di hulu yakni panen gabah yang disebabkan berbagai faktor yang diduga mengakibatkan turunnya tingkat produksi gabah panen dan beras.

Selain itu informasi dari penggilingan padi menyebutkan semakin banyaknya usaha penggilingan padi kecil yang tidak memiliki kemampuan bersaing untuk memperoleh gabah hasil panen disbanding pengusaha penggilingan besar.

“Temuan lain adanya hambatan di sisi produksi dan distribusi beras sejak akhir 2023 sampai awal Februari 2024. Para pelaku usaha di bidang beras menyampaikan adanya kesulitan untuk menemukan komoditi beras untuk disalurkan ke pasar terutama pasar modern,” ujar Hilman menjelaskan.

Menurut dia, memasuki periode akhir Februari ini beberapa daerah sudah panen, sehingga diharapkan komoditi beras dapat tersedia kembali di tingkat penggilingan padi sampai ke distributor.

KPPU telah membentuk tim yang tak hanya mengkaji industry, tetapi juga investigasi. “Bila ditemukan adanya indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat, KPPU akan menindaklanjutinya dengan proses penegakan hukum,” kata Hilman menegaskan. (*)