KPK Siap Bantu Pemerintah Pantau Pelaksanaan Program Makan Siang Gratis

SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya untuk memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rekomendasi ini bertujuan untuk menutup celah terjadinya korupsi saat pelaksanaan program tersebut. KPK punya peran ikut memantau setiap pelaksanaan program oleh pemerintah pusat maupun daerah.

"Termasuk segala kebijakan itu tetap menjadi bagian yang kita lakukan telaah," kata Ketua KPK Nawawi Pomolango kepada wartawan, dikutip Sabtu 2 Maret 2024.

Telaah dibutuhkan untuk mengetahui masih ada kekurangan atau belum dari program tersebut. Nantinya, KPK dapat menyampaikan sejumlah rekomendasi demi memperbaiki kekurangan tersebut.

"Apakah sudah pas atau KPK perlu menyampaikan rekomendasi-rekomendasi barangkali dalam upaya perbaikan," terang Nawawi.

Adapun program ini disebut sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin 26 Februari 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada sekitar 70,5 juta orang yang kemungkinan menjadi penerima makan siang dan susu gratis tersebut.

Ini terdiri dari 22,3 juta anak balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP hingga Madrasah. Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Di lain sisi, Presiden Jokowi membantah rapat awal pekan ini secara spesifik membahas program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran.

"Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," tutur Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur.

"Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan (program makan siang)," tandasnya.

Di tengah isu pembahasan program makan siang dan susu gratis tersebut, pemerintah sampai harus memperlebar defisit APBN 2025, dari 2,29 persen di tahun ini menjadi 2,45 persen-2,8 persen.