Otto Bantah Bansos Jokowi Disebut Politik Gentong Babi

SinPo.id - Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan membantah pernyataan Ekonom Faisal Basri, Ahli dari kubu Anies-Muhaimin, yang menyebut bantuan sosial (bansos) yang dibagikan rezim Presiden Joko Widodo merupakan bentuk politik gentong babi atau pork barrel jelang Pilpres 2024. 

Menurut Otto, keberadaan bansos  sudah diatur dalam undang-undang dan disetujui DPR maupun pemerintah. Karenanya, sangat tidak tepat bila disebut sebagai upaya politisasi untuk memenangkan salah satu paslon.

"Lantas saya tanya dalam konferensi, ini kan bansos dibuat dalam suatu undang-undang, kalau bansos di dalam suatu UU, berarti keputusannya pemerintah dan DPR," kata Otto di sela-sela Sidang PHPU Pilpres 2024 di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 1 April 2024.

Otto mengingatkan, dalam pembahasan undang-undang di DPR, melibatkan semua fraksi-fraksi partai politik. Karenanya, keputusannya bukan hanya pemerintah tapi juga DPR. 

"Kalau DPR terlibat, di sana semua ada partai politik, PDIP, PKS, Demokrat, Gerindra, Golkar, Nasdem, semua ada di sana. Artinya, ketika undang-undang ini dibuat, semua partai politik itu menyetujuinya," tegas Otto.

Bagi Otto, apa yang dijalankan pemerintahan Jokowi dalam hal ini bansos, merupakan pelaksanaan dari UU. "Kalau presiden atau pemerintah melaksanakan undang-undang, salah kan? Kata dia, wajib melaksanakan undang-undangnya," tegas dia.

Sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri dalam kesaksiannya menyebut bansos yang disalurkan secara ugal-ugalan jelang Pilpres 2024 adalah praktik politik gentong babi. Bahkan ia menuduh bahwa praktik ini juga diwujudkan dalam bentuk memobilisasi kepala daerah.

"Pork Barrel (gentong babi) itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang, celengan juga kan simbolnya biasanya babi gitu. Lebih parah di Indonesia tidak hanya gelontorkan uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah," kata Faisal di ruang sidang MK. 

Faisal menganggap, masyarakat tentunya tidak akan menolak bantuan yang diberikan masyarakat. Namun hal ini tentunya dapat mempengaruhi subjektivitas dalam memilih.

"Sedemikian vulgarnya itu argumen argumennya untuk menjustifikasi orang terakhir menerima bansos itu sebelum ke bilik suara itu, itu yang diingat. Politik seperti ini membahayakan Indonesia," kata dia.