PKS: Pemberian Vaksin Dosis Ketiga Untuk Pejabat Memalukan!

SinPo.id - Sebuah video yang memperdengarkan obrolan Presiden Jokowi dengan beberapa pejabat tentang vaksin dosis ketiga viral dan mendadak jadi sorotan publik.

Momen tersebut terekam saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menhan Prabowo, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Kaltim, dan Walikota Samarinda  meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMPN 22 Kota Samarinda, Kaltim, Selasa (24/8).

Video itu sebelumnya sempat diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, namun kini telah dihapus.

Dalam obrolan tersebut terdengar bahwa sejumlah pejabat telah menerima suntikan vaksin dosis ketiga atau booster vaksin.

Dalam video tersebut, Walikota Andi mengatakan, sudah mendapat dua suntikan vaksin dan berencana mendapat Vaksin Nusantara.

Presiden Jokowi menanggapi hal tersebut dengan sedikit bercanda, ia menyebut Walikota Andi tampak segar.

"Oh, pantes segar benar. Mendahului kita ini Pak Wali Kota," kata Jokowi sambil tertawa ringan.

Presiden Jokowi kemudian bertanya apakah Wali Kota, Andi sudah mendapat Vaksin Nusantara sebagai dosis ketiga. Andi lantas mengatakan ia sedang menunggu vaksin tersebut.

"Pada nggak ngajak-ngajak kita ya," balas Jokowi.

Tak hanya itu, Gubernur Isran Noor juga menyebut bahwa dirinya telah menerima vaksin booster.

"Saya juga sudah booster, tapi Moderna," kata Isran dalam video tersebut.

Mendengar pengakuan para pejabat, Menhan Prabowo kemudian bertanya kepada Presiden Jokowi apakah sudah mendapat vaksin booster atau belum.

"Sudah booster semua, Pak. Pak Presiden belum, Pak? tanya Prabowo.

"Enggak, saya nunggu. Nunggu Pfizer," jawab Jokowi.

Obrolan dalam video tersebut pun viral di media sosial dan menuai kecaman dari berbagai kalangan.

Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto menilai peristiwa itu sangat memalukan. Sebagai pejabat negara yang digaji oleh rakyat seharusnya mereka memberi contoh dan teladan yang baik. Jangan sampai bersikap sewenang-wenang dan mendahulukan kepentingan sendiri.

"Para pejabat jangan memberi teladan tidak baik di tengah penderitaan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 ini," tutur Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis, (26/8).

Mulyanto menegaskan, jangan mentang-mentang mereka adalah pejabat lantas boleh melanggar aturan dan melukai rasa keadilan dalam masyarakat.

"Harusnya dengan jumlah vaksin, persentase penduduk tervaksinasi dan kecepatan vaksinasi yang jauh dari target 4 juta per hari, kita memprioritaskan vaksin dosis 1 dan 2 untuk masyarakat umum. Sedang Untuk dosis ketiga hanya diberikan kepada nakes, yang sangat rentan terpapar mengingat dosis 1 dan 2 yang mereka terima adalah vaksin sinovac dengan tingkat kemanjuran pas-pasan, sehingga perlu booster," tegas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan kalau para pejabat negara ingin vaksin dosis ketiga sebaiknya diberikan setelah masyarakat secara umum mendapat dosis lengkap.  

"Itu pun bagusnya menggunakan vaksin Merah Putih yang sedang disiapkan," imbuh Mulyanto.

Mulyanto minta Pemerintah fokus menanggulangi pandemi ini berdasar prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai upaya ini dirusak dengan contoh buruk yang merugikan banyak pihak.

"Sebaiknya sekarang ini kita fokus menuntaskan vaksinasi dosis 1 dan 2 untuk masyarakat umum. Kalau sudah selesai barulah berikan vaksin dosis ketiga bagi siapapun yang membutuhkan. Itu baru adil," kata Mulyanto.

Berdasarkan info harian dari Our World in Data persentase penduduk Indonesia yang sudah divaksin sebesar 21 persen. Dan 9,4 persen di antaranya sudah mendapat vaksin "lengkap" sementara 12 persen sisanya baru mendapat vaksin dosis pertama.

Angka ini terpaut jauh dengan cakupan vaksinasi di India yang mencapai 33 persen dari total penduduk. Dimana 24 persen sudah mendapat vaksin lengkap dan 9,6 persen baru mendapat vaksin dosis pertama.

Sementara kecepatan vaksin Indonesia masih di bawah 1 juta penduduk perhari. Sedangkan di India sudah mencapai 4,6 juta penduduk perhari.

"Kalau melihat data itu harusnya kita malu main-main menghadapi masalah serius ini. Masih banyak PR yang harus dituntaskan untuk menanggulangi pandemi ini," tandas Mulyanto.