Sekjen PBNU Luruskan Menag Yaqut: Kemenag Hadiah Untuk Semua Agama

SinPo.id - Polemik pernyataan Menag Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kementerian Agama (Kemenag) hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU) direspon Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.

Helmy menegaskan, kalau Kemenag merupakan hadiah untuk semua agama, sekaligus meluruskan pernyatan Menag Yaqut.

Menurut Helmy, bahwa benar NU punya peran besar dalam menghapus 7 kata Piagam Jakarta. Namun demikian, Helmy menjelaskan jasa itu tidak kemudian membuat NU boleh semena-mena berkuasa atas Kemenag. Termasuk, merasa punya hak khusus.

Penjelasan lebih lanjut Helmy bahwa peran NU jauh sebelum kemerdekaan telah meletakkan pesantren sebagai pilar pembentuk karakter mental bangsa yang bertumpu kepada akhlaqul karimah.  

Helmy juga mengakui bahwa stakeholder NU adalah yang terbesar di Kemenag. Sebab, Kemenag adalah organ pemerintah yang fungsinya mengatur tentang zakat, haji, madrasah, pesantren dan pendidikan keagamaan.

"Meski demikian, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam "privelege" dalan pengelolaan kekusaan dan pemerintahan, karena NU adalah jamiyyah diniyah ijtimaiyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan)," demikian kutipan penjelasan yang diunggah Helmy melalui laman Instagram pribadinya, Minggu (24/10).

Helmy juga menguraikan, di prinsip politik NU  membolehkan siapa saja untuk memimpin dan berkuasa. Asalkan mereka memeiliki nilai kepemimpinan yang berlandaskan kepemimpinan harus melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan.

"Dengan segala hormat dan kerendahan hati, tentang pernyataan Pak Menteri Agama (Yaqut Cholil Qoumas) tentu itu hak beliau. Meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan," demikian pernyataan Helmy merespons klaim Yaqut.

Politisi PKB itu menyatakan bahwa, sejarah telah membuktikan seluruh elemen memiliki peran sejarah strategis dalam mendirikan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

"Melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama dan golongan. Bhinneka Tunggal Ika," pungkasnya.