ICW Ajak Masyarakat Sama-sama Awasi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa

SinPo.id - Indonesia Coruption Watch (ICW) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi korporasi - korporasi yang diduga terlibat korupsi di sektor pengadaan barang atau jasa (PBJ).

Melalui situs opentender.net, masyarakat bisa memantau proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di seluruh Indonesia yang terbuka untuk publik.

"Masyarakat bisa memanfaatkan data ini untuk mengawasi korporasi-korporasi yang diduga terlibat korupsi dan mengurangi potensi kecurangan di sektor ini," ujar ICW melalui akun twitter @antikorupsi.

Menurut ICW, sektor PBJ menempati peringkat atas korupsi pengadaan barang dan jasa. ICW mencatat tahun 2016 s.d 2019, 40% dari 1.783 kasus, berdimensi pengadaan barang / jasa.

ICW juga melansir data KPK, di tahun 2004 s.d per 3 maret 2020, dimana 21% tindak pidana korupsi yang ditangani adalah pekerjaan jenis Pengadaan Barang dan jasa (PBJ).

"Sektor PBJ menempati peringkat atas yang sangat rentan terjadi korupsi," lanjut ICW.

Pemidanaan terhadap kelompok swasta yang  diduga terlibat dalam praktik korupsi belum secara konsisten menyasar korporasi. Hasil kajian ICW menunjukan pada tahun 2018 s.d 2019, setidaknya ada 11 korporasi yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Lanjut ICW, berdasarkan data LKPP tahun 2017, terdapat 288 korporasi yang masuk daftar hitam, 166 korporasi atau 72% diantaranya bergerak di bidang kontruksi.

"Tantangannya bagaimana agar informasi yang telah tersedia dapat dimanfaatkan untuk memastikan korporasi yang memenangkan pengadaan barang / jasa memiliki rekam jejak baik," ucapnya.

Menurut data yg di lansir ICW, Tahun 2020 pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp1.206.1 triliun atau sekitar 52% dari total APBN untuk sektor pengadaan barang dan jasa. Anggaran ini naik sekitar 16% pada 2021.

"Anggaran yang besar tidak sepenuhnya diikuti dengan pengawasan yang ketat, sehingga tindakan korupsi marak terjadi,” demikia ICW.