Dari Awal Sudah Gaduh! Fraksi Gerindra Akan Tolak Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota Dewan

SinPo.id - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade angkat bicara terkait polemik penggantian gorden rumah dinas anggota dewan. Menurutnya, sejak awal anggaran gorden itu sudah menimbulkan kegaduhan.

"Ini kan dari awal anggaran gorden ini sudah menimbulkan kegaduhan dimana terjadi pro dan kontra ada yang mendukung dan menolak pengadaan gorden ini dan ternyata proyek ini terus ditenderkan," ujar Andre kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/5).

Andre menegaskan pihaknya di Fraksi Gerindra akan tegas menolak pengadaan gorden tersebut. Mayoritas Anggota DPR, kata Andre, juga menolak dengan pengadaan gorden itu.

"Sikap Fraksi Gerindra sesuai arahan pimpinan, kami akan menolak pengadaan gorden ini," tegasnya.

"Mayoritas temen-temen yang saya tangkap adalah menolak pengadaan gorden ini," sambungnya.

Andre yang juga Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) itu mengaku di internal BURT sendiri sebagian besar menolak pengadaan itu. Namun, ada juga sebagian yang ingin menunggu klarifikasi dulu, lalu juga ada yg ingin melakukan audit investigasi.

"Kita dengarkan dulu keterangan Sekjen baru nanti kita putuskan untuk terima atau menolak," jelasnya.

"Tapi kalau Fraksi Gerindra sendiri sesuai arahan pimpinan sudah clear Fraksi Gerindra menolak, nanti kita akan sampaikan secara resmi di rapat," tandasnya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan gorden, vitrase dan blind yang ada saat ini di RJA Kalibata dan RJA Ulujami merupakan hasil dari proses pengadaan atau lelang Tahun Anggaran 2010.

"Dengan demikian usia atau masa pemakaiannya sudah 12 tahun sehingga sudah banyak yang lapuk dan rusak. Sejak tahun 2020 sudah banyak permintaan dari anggota dewan kepada Kesetjenan untuk mengganti gorden, vitrase dan blind di unit-unit RJA, yang kondisinya sudah tidak layak," kata Indra, melalui keterangan pers kepada wartawan, Senin (9/5).

Namun, lanjut Indra, Kesetjenan DPR tidak bisa memenuhi permintaan anggota dewan dimaksud karena belum adanya alokasi anggaran.

"Pada Tahun Anggaran 2022 baru didapatkan alokasi anggaran untuk penggantian gorden, vitrase dan blind. Namun hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit RJA Kalibata," terangnya.