Biaya Transfer BI FAST Bisa di Bawah Rp2.500

SinPo.id - Direktur Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Fitria Irmi Triswati menyatakan biaya transfer antarbank menggunakan layanan BI FAST yang saat ini sebesar Rp2.500 per transaksi berpotensi lebih rendah ke depannya.

“Ke depan ini bisa diturunkan secara bertahap karena kita lihat banyak faktor dan evaluasi berkala,” katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2022.

Fitria menjelaskan, BI FAST sendiri dikembangkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat luas, termasuk pelaku UMKM yang membutuhkan biaya transfer yang rendah.

Nantinya, Bank Indonesia akan melihat faktor-faktor pendukung penurunan biaya transfer BI-FAST dan kemudian melakukan evaluasi secara bertahap sehingga dapat diketahui besaran penurunan biaya ini.

Selain itu Fitria menambahkan, penurunan tarif biaya transfer BI FAST juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan potensi transaksi yang diperkirakan semakin meningkat.

Tak hanya itu, menurutnya, semakin banyak perbankan yang menjadi peserta layanan BI-FAST akan turut mendorong penurunan biaya transfer tersebut.

“Peningkatan transaksi datang dari perluasan peserta dan kanal sehingga biaya transaksi bisa lebih murah,” jelasnya.

Sejauh ini peserta layanan BI-FAST ada sebanyak 77 bank sehingga telah mewakili 85 persen dari pangsa sistem pembayaran ritel nasional.

Sebanyak 77 bank peserta itu masuk dalam batch pertama hingga keempat dengan rincian 21 bank pada batch pertama, 22 bank dan satu non bank pada batch kedua, delapan bank pada batch ketiga dan 25 bank pada batch keempat.

Kepala Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran BI Ida Nuryanti mengatakan pihaknya sedang menyiapkan batch kelima yang ditargetkan akan rampung pada November 2022.

Ia menyebutkan terdapat sebanyak 49 bank yang menyatakan komitmennya dalam batch kelima sehingga BI akan melihat secara detil komitmen dari para calon peserta layanan BI FAST tersebut.

“Kita akan lihat komitmen tersebut siapa yang sudah siap. Untuk melihat kesiapan maka BI melakukan survei check point untuk mengukur kesiapan keamanan dan teknologinya,” pungkas Ida.