BIN Tak Persoalkan Rencana Demo Besar-besaran Terkait Kenaikan Harga BBM

SinPo.id - Badan Intelijen Negara (BIN) menilai, demonstrasi masyarakat menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan suatu hal yang sah.

Juru bicara BIN, Wawan Hari Purwanto, mengatakan,  masyarakat berhak untuk menyuarakan tuntutan melalui unjuk rasa selama mengikuti aturan yang berlaku dan tidak bertindak anarkis.

"Demo bukan sesuatu yang dilarang, namun tetap harus mengikuti aturan main, waktu dan tidak anarkis, serta memberitahukan sebelumnya kepada yang berwajib. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan," tutur Wawan dalam keterangan resmi, Minggu, 4 September 2022.

Terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM, pemerintah juga mengalihkan anggaran subsidi BBM ke bantuan langsung tunai (BLT BBM). Bantuan itu rencananya bakal diberikan kepada 30 persen masyarakat paling miskin di Indonesia.

Merespons hal itu, Wawan mengimbau masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) supaya tepat sasaran.

"Masyarakat diharapkan ikut melihat dan mengawasi penyaluran bantuan tunai langsung agar tepat sasaran dengan data yang akurat, supaya tidak memicu protes di masyarakat," imbuh Wawan.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif telah mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi, pertalite dan solar subsidi, serta bahan bakar subsidi pertamax, pada Sabtu, 3 September 2022.

Rinciannya, harga pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter dan pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Kebijakan itu kemudian menuai gelombang protes dari berbagai kalangan. Pengamat hingga masyarakat ramai-ramai mengkritik keputusan tersebut, hingga tak sedikit juga yang berencana menggelar demo dalam waktu dekat.

Puluhan ribu buruh berencana akan melakukan aksi unjuk rasa di 33 provinsi pada Selasa, 6 September 2022. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan aksi tersebut bakal berpusat di gedung DPR RI, diikuti buruh di berbagai daerah seluruh Indonesia.