Antisipasi Kenaikan BBM, Pemprov DKI Pastikan Tarif Angkutan Umum Tetap

SinPo.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya, di Balai Kota Jakarta, Jumat 9 September 2022 malam. 

Menurut Anies, rapat tersebut digelar untuk membahas dan mengeluarkan rekomendasi yang salah satunya adalah menjaga agar tarif transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI tidak mengalami kenaikan tarif. 

Sehingga, kata Anies, harapannya pengguna angkutan umum tidak merasakan dampak kenaikan BBM. 

“Jadi publik yang naik bus TransJakarta (TJ) tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan 62,1 untuk TJ dan 4,2 untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan TJ tidak ada perubahan (tarif),” ujar Anies dalam rapat tersebut. 

Selain itu, Anies mengatakan, upaya yang dilakukan pihaknya ini juga diharapkan dapat membuat masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan transportasi umum karena tidak terkena dampak kenaikan BBM.

“Kira-kira dengan cara seperti itu, maka masyarakat yang menggunakan kendaraan umum merasakan stabilitas dan yang kedua, yang menggunakan kendaraan pribadi, ayo, pindah ke kendaraan umum karena lebih murah dan jangkuannya sudah 92 persen wilayah Jakarta,” ucap Anies. 

Anies juga mengatakan, gejolak ekonomi dunia telah berdampak kepada Indonesia yang mengakibatkan keluarnya kebijakan penyesuaian harga BBM.

“Ketika itu, Pemerintah mencoba menahan gejolak tersebut. Tetapi semua itu ada waktunya, ada batas anggarannya. Sehingga gejala ini terus diperhatikan sejak quarter pertama, lalu kini masuk quarter ketiga, tekanannya makin besar dan tak ada pilihan, kecuali melakukan penyesuaian harga salah satunya harga BBM,” tuturnya. 

Lebih lanjut, Anies menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalisasi sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik. 

“Percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan. Berkaca pada pengalaman saat pandemi dimana kita bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial,” imbuh Anies.

Adapun rekomendasi antisipasi yang dihasilkan dari rapat tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial.

2. Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dalam rangka menjaga stok pangan.

3. Melakukan monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan.

4. Memastikan tarif Transjakarta dan moda transportasi MRT dan LRT tidak mengalami kenaikan.

5. Memastikan harga subsidi pangan di masyarakat tidak mengalami kenaikan.

6. Pengusulan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.