UMKM Berperan Penting dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

SinPo.id -  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan UMKM berperan penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto 61,1 persen, penyerapan tenaga kerja 97,1 persen, dan ekspor 14,4 persen.

"UMKM di Indonesia memegang peranan penting sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” ujarnya, seperti dilansir laman DPR.go.id.

Namun, kata dia, minimnya akses permodalan terhadap sektor UMKM masih menjadi masalah klasik yang membuat sektor ini sulit bersaing dan terakselerasi. Maka dari itu peningkatan akses dan jangkauan akses UMKM terhadap jasa keuangan sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan. Untuk itu, perlu adanya dukungan terhadap peningkatan ekosistem UMKM yang turut dilakukan Otoritas Jasa Keuangan melalui kemudahan kredit UMKM, skema akses pembiayaan melalui fintech (peer to peer lending), penghimpunan dana UMKM melalui securities crowdfunding (SCF).

“Maka Bank Indonesia selaku mitra kerja Komisi XI DPR RI dapat melaksanakan program dan kebijakan pengembangan UMKM melalui tiga pilar kebijakan, yaitu korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan perluasan akses pembiayaan guna mewujudukan UMKM yang produktif, inovatif, dan adaptif," tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir berharap inovasi kehadiran pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mampu memajukan UMKM di Indonesia. Hal itu sejalan dengan visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025, bahwa akan terjadi inovasi layanan pembayaran digital berbasis QR Code.

"Nah, Bank Indonesia melihat hal ini sebagai sebuah manfaat untuk mendorong efisiensi ekonomi, mempercepat inklusivitas keuangan, dan memajukan UMKM," ujar Hafisz saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi QRIS kerja sama dengan Bank Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan, dalam keterangan tertulis.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini menjelaskan sistem pembayaran saat ini terus berevolusi dengan tiga unsur penggerak, yaitu inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakan otoritas pemerintah. Bahkan, dalam satu dekade terakhir, terjadi gelombang digitalisasi kehidupan yang mengubah secara drastis perilaku masyarakat.

 "Sehingga, kehadiran uang elektronik berbasis chip maupun server based mengubah pola pembayaran yg menuntut serba mobile, cepat serta aman melalui platform antara lain web, mobile, Unstructured Supplementary Service Data (USSD) dan SIM Toolkit (STK)," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Diketahui, QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua PJSP yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS.