Uji Kelayakan Fokus ke Persiapan Laksamana Yudo Menghadapi Ancaman Pemilu

Laporan: Juven Martua Sitompul
Rabu, 30 November 2022 | 18:52 WIB
KSAL Laksamana Yudo Margono/ SinPo.id/ Ari
KSAL Laksamana Yudo Margono/ SinPo.id/ Ari

SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Ahmad Rizki Sadig, mengungkapkan ada sejumlah hal yang akan dikonfirmasi ke Laksamana Yudo Margono dalam fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagai Panglima TNI baru.

Salah satunya, terkait persiapan Yudo dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Yudo harus dipastikan punya strategi matang untuk mengakomodir semua matra militer untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi tersebut.

"Saya sih lebih concern pada masalah masa jabatan yang sama dengan Pak Andika (Jenderal Andika Perkasa) yang cuma satu tahun, sementara tahun 2024 awal kita sudah memasuki pemilu, sehingga proses konsolidasi jaringan tentara dalam rangka proses pelaksanaan pemilu yang akan disiapkan selama tahun 2023 saya kira harus menjadi concern-nya," kata Rizki di Kompeks Parlemen, Jakarta, Rabu, 30 November 2022.

Rizki menyampaikan hal lain yang akan ditanyakan Komisi I kepada Yudo, yakni terkait tantangan-tantangan regional maupun internasional terhadap pertahanan Indonesia. Khususnya, ancaman bagi Tanah Air dari sisi kelautan.

"Saya kira luasan laut kita sangat luas, kemudian banyak terjadi hal-hal yang berhubungan dengan laut Indonesia. Beliau punya track record yang baik untuk problem Tiongkok Selatan yang bisa diredam dengan baik, negosiasi yang baik, itu yang menjadi landasan untuk menjaga perairan Indonesia dalam segala macam hal-hal yang merugikan," ucap Rizki.

Di sisi lain, Rizki meyakini Komisi I DPR masih memiliki waktu yang cukup untuk menggelar fit and proper test. Publik diharap bersabar karena mekanisme pergantian Panglima TNI tak boleh melanggar perundang-undangan.

"Masih cukup dong, enggak perlu diburu-buru, kan baru Minggu ini juga. prosedurnya kan harus dilakukan secara benar. Kalau Surpres sudah ada konferensi pers Ketua (Puan Maharani) dengan Mensesneg (Pratikno), saya kira prosedur sekarang sudah pindah ke DPR," tegasnya.

 sinpo

Komentar: