DPD RI Tekankan Pentingnya BUMDes bagi Kemandirian Warga

SinPo.id -  Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebab, BUMDes dinilai penting guna mendorong kemandirian ekonomi desa.

"Saya seringkali menyampaikan bahwa Desa harus menjadi kekuatan ekonomi. Sehingga menjadi pencegah urbanisasi yang kerap menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di perkotaan," kata LaNyalla melalui keterangan tertulis, Sabtu, 10 November 2022.

Menurut LaNyalla, proses produksi yang dikelola BUMDes tentu lebih baik daripada dikelola individual. Apalagi, BUMDes bisa melibatkan banyak orang dan mampu berkontribusi menambah Pendapatan Desa.  

"BUMDes juga bisa memotong peran Tengkulak yang memainkan harga pasar. Sebab selama ini petani dengan lahan kecil, hanya memiliki akses pasar ke para tengkulak," ujar Senator dari Jawa Timur itu.

LaNyalla yakin jika BUMDes mampu mengorganisir petani kecil dan menjual hasil pertaniannya langsung ke Bulog maka tengkulak tidak akan mampu lagi memainkan harga. Petani kecil pun mendapatkan hasil penjualan yang lebih layak.

Dia menambahkan BUMDes yang tumbuh menjadi besar juga dapat berperan sebagai kekuatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Pada akhirnya, desa sebagai kekuatan ekonomi benar-benar terwujud. 

"Hal itu sesuai program pembangunan yang sudah dicanangkan Pemerintahan  Presiden Joko Widodo, yaitu pembangunan Indonesia Sentris. Artinya pembangunan merata. Bukan lagi terfokus di Pulau Jawa," kata dia. 

Dia menyatakan pemerintah mengalokasikan dana desa yang cukup besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, desa harus bisa bangkit dengan adanya stimulus dana desa tersebut. 

"Yang paling utama adalah pemangku kekuasaan di desa dan semua stakeholder di desa harus satu orientasi. Yakni mewujudkan kesejahteraan desa. Kemajuan desa. Dan menentukan potensi unggulan yang harus digali dan diwujudkan untuk menjadi kekuatan ekonomi," kata dia.

LaNyalla menyatakan potensi desa harus dipilih dan ditentukan. Sebab, antara satu desa dengan desa lainnya tentu memiliki perbedaan potensi. Kesepakatan ini pun harus lahir dari stakeholder di desa tersebut, bukan dari program pemerintahan di atas desa.