Legislator Minta Kemenkeu Menginvestigasi Sumber Kekayaan Rafael

SinPo.id - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menginvestigasi sumber kakayaan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Sebab, total harta Rafael tidak sesuai dengan profil atau penghasilan jabatannya di Ditjen Pajak.

"Kami mendesak Kemenkeu untuk menginvestigasi persoalan ini secara menyeluruh dan menentukan tindakan pendisiplinan yang tepat, jika dibutuhkan," kata Puteri kepada SinPo.id, Jakarta, Jumat, 24 Februari 2023.

Puteri juga mendorong Kemenkeu untuk menertibkan jajarannya. Terpenting, memberikan nilai-nilai integritas sebagai pejabat di lembaga negara. Pejabat di Kemenkeu, khususnya di Ditjen Pajak diharap bisa hidup dengan moralitas yang baik dan tidak memamerkan harta.

"Tak hanya itu, Kemenkeu juga perlu senantiasa tekankan kepada seluruh pegawainya akan nilai-nilai integritas, moralitas, dan etika," kata dia.

Kekayaan Rafael disorot publik akibat kasus penganiayaan yang menjerat anaknya Mario Dandy Satrio. Selain melakukan penganiayaan berat, Mario ternyata kerap memamerkan barang-barang mewah di media sosial.

Teranyar, mobil mewah yang ditumpangi Mario terungkap tidak membayar pajak. Padahal, Rafael merupakan pejabat di Ditjen Pajak.

Puteri menyesalkan adanya anak buat Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tak taat pada pajak. Dia menilai hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Ditjen Pajak.

"Kejadian ini sungguh disayangkan. Di tengah upaya kita untuk mengejar target penerimaan pajak, justru tercederai dengan tindakan yang berpotensi mereduksi kepercayaan masyarakat," kata Puteri.

Politikus Partai Golkar ini bahkan khawatir kasus ini membuat masyarakat malas membayar pajak. Apalagi, penerimaan pajak dari masyarakat menjadi penopang utama dalam mendukung keberlanjutan agenda pembangunan.

"Padahal, masyarakat berperan sentral dalam penerimaan pajak, yang tahun lalu saja mencapai Rp1.717,8 triliun. Di mana, kontribusi ini menjadi penopang utama dalam mendukung keberlanjutan agenda pembangunan. Sehingga, pegawai DJP memiliki tanggung jawab lebih untuk menjaga kepercayaan masyarakat," tegas Puteri.