China Kekeh APBN Jadi Jaminan Utang KCJB, Legislator Minta Pemerintah Perjuangkan 'Burden Sharing'

SinPo.id - Anggota Komisi V DPR RI Irwan meminta pemerintah memperjuangkan skema burden sharing atau berbagi beban antar kreditur dan pemerintah. Menurut Irwan langkah itu merupakan solusi dalam merespons langkah China yang kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

"Harus diperjuangkan skema burden sharing atau berbagi beban antara kreditur dan pemerintah. Itu akan menjadi solusi, bukan dengan tawaran jaminan APBN yang diutarakan kreditur," kata Irwan lewat pesan singkat pada Jumat, 14 April 2023.

Ia berkata, pembengkakan utang akibat KCJB merupakan bukti program infrastruktur dan transportasi pemerintah dijalankan secara tergesa-gesa.

Irwan memandang, utang atau jebakan utang itu terjadi akibat proses perencanaan yang salah di awal atau dalam feasibility study (FS) yang dilakukan pemerintah, di mana pemerintah terhipnotis dengan bunga rendah yang ditawarkan dulu, yakni sebesar 2 persen.

Menurutnya, hal tersebut justru merugikan rakyat dan negara pada akhirnya. Ia meminta pemerintah bertanggung jawab atas kegagalan dan kerugian tersebut.

"Perencanaan proyek KCJB akibat kreditur (China) yang awalnya menawarkan bunga murah. Rayuan itu bak gayung bersambut saat rasa optimis pemerintah ingin membangun mega proyek tersebut tanpa ada perjanjian yang jelas, sehingga kreditur seenaknya sendiri memberikan opsi skema pembayaran,"ujar Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim) itu.

Ia juga meyakini, pembengkakan biaya atau cost overrun dari proyek kereta cepat akan membebani APBN dan bisa menimbulkan efek berantai ke defisit APBN jika terus dilakukan.

Atas dasar itu, menurutnya, skema APBN menjadi penjamin pinjaman utang proyek KCJB harus ditolak.

"Harus ditolak skema jaminan APBN ini. Sudah beberapa kali APBN mencuci kesalahan perencanaan kereta cepat," tutur Irwan.

Menko Marves Luhut Panjaitan sebelumnya menyampaikan bahwa China kekeh minta APBN menjadi penjamin pinjaman utang proyek KCJB.

Namun, Luhut tak mengamini tuntutan China tersebut. Ia merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat pada Senin, April 2023.

"Ada masalah itu, tapi kalo dia (China) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," sambungnya.

Di lain sisi, Luhut menyebut China hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen. Luhut menyebut bunga utang tersebut masih terlalu tinggi dan pemerintah ingin bunga utang bisa turun sampai 2 persen.