Cegah Kebocoran Distribusi Pupuk, Jokowi: Jangan Dijual ke Selain Petani

SinPo.id -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya kebocoran dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Hal ini menyebabkan pupuk disalurkan ke pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan subsidi.

Jokowi menyebut dengan adanya kebocoran ini kontrol penyaluran pupuk subsidi harus ditingkatkan.

“Itu harus dikontrol terus, distributor, pengecer, dikontrol jangan sampai pupuk subsidi dijual ke tempat yang bukan petani,” kata Jokowi dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, 3 Januari 2023.

Selain itu, Jokowi juga memastikan saat ini pembelian pupuk subsidi untuk petani sudah dipermudah dengan hanya menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

“Kemarin saya sudah sampaikan pembelian pupuk tak mesti pakai kartu tani bisa pakai KTP,” kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menegaskan, pemerintah terus berupaya menjamin ketersediaan pupuk untuk menjaga produktivitas petani.

Bahkan untuk menghadapi masa panen tahun ini, pemerintah melalui BUMN Pupuk Indonesia telah mempersiapkan sebanyak 1,7 juta ton pupuk.

"Saya tanya langsung ke direktur. Ada 1,7 juta ton pupuk, yang bersubsidi 1,2 juta ton dan yang tidak bersubsidi 500 ribu ton," paparnya.

Jokowi berharap permasalahan ketersediaan pupuk dapat segera teratasi. Apalagi, pemerintah akan menambah alokasi anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun di tahun 2024. 

“Saya sudah meminta ke Menteri Pertanian, Menteri Keuangan untuk mengajukan dana tambahan subsidi pupuk sebesar kurang lebih Rp14 triliun,” tandasnya.