Dewan Pers: Media Massa Berpotensi Jadi 'Oksigen' Gerakan Teroris

SinPo.id -  Dewan Pers mengawasi penyalahgunaan media sosial dan teknologi komunikasi. Upaya itu dilakukan untuk menjaga keamanan nasional dengan fokus pada upaya pencegahan propaganda, penyebaran paham terorisme, dan rekrutmen anggota terorisme.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya dalam Diskusi Kelompok Forum terkait Peran Media Massa dalam Pencegahan Paham Radikal Terorisme di Jakarta.

"Media massa berpotensi menjadi 'oksigen' bagi gerakan terorisme melalui berita yang berlebihan dan pelanggaran kode etik jurnalistik," ujarnya pada Selasa 19 Maret 2024.

Dia mengungkapkan pentingnya peran lembaga pengawas media dalam mengarahkan praktik jurnalistik yang bertanggung jawab dan aman bagi masyarakat. Dia menjelaskan teknologi komunikasi dan media sosial tidak selalu digunakan secara positif, tetapi terkadang juga dimanfaatkan untuk tujuan negatif, termasuk dalam kegiatan terorisme.

Berdasarkan penelusuran Dewan Pers, narasi paham terorisme marak muncul di media sosial sebagai platform media baru, seperti Twitter atau X, Instagram, maupun Youtube. Media sosial dan kemajuan teknologi komunikasi, kata Agung, digunakan oleh pelaku terorisme untuk menyebarkan propaganda, berita, dan merekrut anggota baru. Dia menilai situasi tersebut menunjukkan bahwa media sosial dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk tujuan yang tidak aman.

"Kesadaran pelaku terorisme tentang potensi media sosial sebagai alat propagandanya menyoroti bahwa media sosial tidak bersifat netral, tetapi tergantung pada bagaimana individu menggunakan platform tersebut untuk tujuan tertentu," ujarnya.

Maka dari itu, Agung menegaskan media sosial tidak bisa disamakan dengan media online atau daring, di mana merupakan media massa arus utama (mainstream) yang menggunakan platform daring. Untuk itu, lanjut dia, hal tersebut yang menjadikan peran media massa dalam mencegah paham radikal terorisme menyebar sangat penting karena pers berdampak pada pemahaman dan partisipasi publik.