Pengamat: Tagline Koalisi Perubahan Tinggal 'Omon-Omon'

SinPo.id - Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menilai,  jika PKS akhirnya menyusul PKB dan NasDem bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran, maka slogan dan tagline politik mereka "Perubahan" dan "Anti Tesis Jokowi"  yang dijadikan branding ketika mengusung Anies-Muhaimin, terbukti hanya tinggal "Omon-omon" saja. 

"Lebih ekstremnya adalah tagline 'PERUBAHAN' dan 'ANTI TESIS JOKOWI' yang digunakan adalah pembohongan dan pembodohan publik demi untuk menarik simpati publik untuk memilih mereka," kata Subiran saat dihubungi, Selasa, 30 April 2024. 

Subiran juga menganggap, apabila seluruh partai koalisi perubahan yang mengusung AMIN masuk ke koalisi Prabowo-Gibran, maka statement Anies  di debat perdana yang menyerang Prabowo dengan narasi tidak siap jadi oposisi, sudah menjadi senjata makan tuan.

"Artinya, koalisi perubahan yang selama ini menjual slogan dan tagline politik anti tesis terhadap keberlanjutan pemerintahan Jokowi, sudah termasuk kategori senjata makan tuannya sendiri," ucapnya. 

Alasannya, selama kampanye Pilpres 2024 lalu, koalisi perubahan, baik PKB, PKS maupun Nasdem, sangat gencar mengkritik keberlanjutan pemerintahan yang diusung Prabowo-Gibran untuk melanjutkan rezim Jokowi. 

"Tetapi, setelah kalah Pilpres, koalisi perubahan menjilat ludah sendiri. Tentu ini merupakan preseden buruk bagi etika politik disatu sisi maupun contoh yang kurang baik bagi literasi politik masyarakat disisi yang lain," ujarnya. 

Subiran mengaku memahami bahwa memang diperlukan rekonsiliasi pasca Pilpres, tetapi bukan berarti semua harus masuk pemerintahan Prabowo-Gibran. 

"Kita tetap butuh oposisi di Parlemen yang meskipun jumlah bukan mayoritas, tetapi bisa menjadi alarm bagi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan agar konsisten dalam mengeksekusi segala visi, misi dan program sesuai rel konsitusi," kata dia. 

"Kita berharap semoga PDIP tetap pada prinsipnya sekarang ini, yakni siap menjadi oposisi di parlemen. Siap untuk mengkritisi jalannya pemerintahan jika tidak sesuai dengan konsitusi, siap memberikan saran dan masukan kepada pemerintahan jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan kekuasaan," tandasnya.